menerobos%20jalan%20buntu

276
5. Bahwa digelarnya peradilan militer menunjukkan masih belum
berubahnya TNI dalam melakukan perbaikan-perbaikan institusional,
terutama perbaikan dan pembersihan institusi dari kesalahankesalahan
yang dilakukan oleh pimpinan ABRI yang pada saat
kejadian menjadi kaki tangan kekuasaan dan merupakan kekuatan
destabilisasi yang potensial. Dengan kata lain semangat kesatuan
menggelar peradilan militer tersebut bukan dalam rangka
mengamputasi kesalahan yang terjadi, melainkan untuk
menyelamatkan para petinggi militer/polisi dari jeratan hukum. Dan
jika ‘penyelamatan' ini diteruskan maka justru akan
menghancurkan masa depan dan citra TNI itu sendiri.
6. Ditengah semangat profesionalisme TNI/Polri yang sedang
dikampanyekan, TNI justeru telah melakukan tindakan yang tidak
menghormati TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan
Polri. Peristiwa trisakti bukan sekedar merupakan persoalan internal
militer melainkan sebuah persoalan kemanusiaan secara universal.
Oleh karena itu penyelesaian peristiwa tersebut tidak proporsional
jika diadili dengan cara militer melalui peradilan militer. Dalam hal
ini TAP tersebut sebenarnya telah memisahkan jurisdiksi peradilan
bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum, dimana
dalam hal pelanggaran hukum pidana umum anggota TNI harus
tunduk pada peradilan umum.
7. Peradilan HAM yang menjadi tuntutan publik, ternyata dipandang
oleh TNI sebagai sebuah ancaman, sehingga yang dilakukan TNItermasuk
para purnawirawan yang menjabat saat kejadian adalah
sebuah penolakan terhadap upaya penyelesaian melalui mekanisme
peradilan HAM. Peradilan militer yang digelar merupakan bagian
dari penolakan tersebut. Selain itu juga bisa dilihat dari official
sentimen Kasum TNI yang mewakili panglima TNI dan pernyataan
eks panglima ABRI pada salah satu RDPU pansus DPR;