menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
274 19. 19 Juni 2001 SIARAN PERS NO. 24/SP-KONTRAS/01/01 TENTANG PERADILAN MILITER TRISAKTI, UPAYA PERLINDUNGAN PETINGGI TNI/POLRI Sehubungan dengan persidangan kasus trisakti yang digelar pada senin 18 juni 2001, sekali lagi kami menegaskan beberapa pokok pikiran yang sejak awal telah disinyalir KontraS dan beberapa LSM lain, sebagai berikut: 1. Bahwa persidangan tersebut sesungguhnya merupakan persidangan sandiwara yang dimaksudkan untuk meminimalisir atau kanalisasi kesalahan ABRI secara institusional menjadi sekedar kesalahan sejumlah anggota BRIMOB. Indikasinya antara lain; 1. Surat dakwaan yang dibacakan tidak menunjukkan adanya hirarkhi komando pengambilan keputusan dalam pengamanan aksi mahasiswa secara represif. Karena sesungguhnya pilihan represif tersebut sudah menjadi kebijakan pimpinan TNI saat itu., sehingga mustahil tindakan tersebut lahir dari otonomi personal aparat tanpa perintah atasan sebagai pelaku utama. 2. Surat dakwaan tersebut seharusnya tidak perlu menjelaskan mengenai alasan inisiatif yang lahir dari personal terdakwa untuk melakukan tindakan represif. Termasuk alasan bahwa tindakan dilakukan karena mahasiswa melakukan perlawanan kepada parat
keamanan. Dengan demikian seolah-olah tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka pembelaan diri sehingga sah tindakannya. Selain itu alasan inisiatif tersebut justru memberi ruang bagi pembatasan pertanggungjawaban atas tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat. Inisiatif pribadi ini juga merupakan pola yang sama persis ketika digelarnya peradilan militer untuk kasus penculikan. 3. Kesembilan terdakwa (dari 11 orang) ternyata hanya didakwa atas pelanggaran hukum pidanaan ketentuan pasal 338 dan 351 ayat (3) KUHP. Khusus untuk pasal 351 ayat (3); seandainya penganiayaan yang dimaksud hanya ayat (3), maka ini menunjukkan bahwa oditur militer tidak melihat bentuk kejahatan lain yang dilakukan aparat keamanan baik TNI/Polri. Pada hal oditur semestinya melakukan tuntutan maksimal seberat-beratnya bukan malah sebaliknya, bahkan memberikan alasan pemaaf' atas tindakan yang dilakukan. Karena dakwaan itu hanya untuk mengadili penganiayaan yang menyebabkan kematian, tidak untuk kejahatan yang tidak mengakibatkan kematian, pada hal tindakan ini merupakan bagian terbesar yang dilakukan aparat dan juga merupakan kejahatan serius yang harus di adili. Dan penegakan hukum yang adil haruslah mengungkapkan kejahatan secara keseluruhan. 4. Dari persidangan yang hanya mengadili 9 dari 11 orang terdakwa dari kepolisian (brimob) juga memunculkan pertanyaan, seberapa jauh oditur militer telah memasukkan analisa yang menyangkut keterlibatan aktor-aktor lain diluar kepolisian dan diluar prajurit lapangan? Hal ini penting mengingat; pertama, aparat TNI dan aparat Polri non Brimob dilapangan juga turut melakukan kejahatan. Kedua, tindakan tindakan represif terhadap mahasiswa yang melakukan aksi keluar kampus tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pimpinan ABRI saat itu. Sehingga proses pengungkapan tragedi tersebut haruslah diselesaikan melaui mekanisme yanSg mampu menjangkau pengungkapan kebenaran dan keadilan yang tidak parsial. 275
- Page 223 and 224: 2000 Mahmil 1-04 Semanggi II untuk
- Page 225 and 226: 2007 2008 2009 Rapat internal IX, D
- Page 227 and 228: akuntabilitas TNI. Masalah ini kian
- Page 229 and 230: penting untuk melakukan evaluasi ek
- Page 231 and 232: undang ini [pada bulan September 20
- Page 233 and 234: 3. 2 Juli 2009 DPR Segera Selesaika
- Page 235 and 236: umum. Di negara-negara demokrasi, t
- Page 237 and 238: Lebih dari itu, segala kemajuan ref
- Page 239 and 240: akyat dalam konteks perang gerilya
- Page 241 and 242: terdakwa tersebut. Oleh karena itu
- Page 243 and 244: Pemerintah agar memberikan hak atas
- Page 245 and 246: 1. Bahwa peristiwa penembakan terha
- Page 247 and 248: 1. Mendesak Menteri Pertahanan untu
- Page 249 and 250: 9. 19 Februari 2008 TNI HARUS TUNDU
- Page 251 and 252: Delapan Tahun Tragedi 28 September
- Page 253 and 254: Rizal dan Saidatul Fitria layak dis
- Page 255 and 256: Demikian hal ini disampaikan Terima
- Page 257 and 258: Lampiran: Putusan perkara No. PUT.2
- Page 259 and 260: keamanan di Indonesia. Karena bagai
- Page 261 and 262: penegakan HAM dan demokrasi pemerin
- Page 263 and 264: sikap yang jelas terhadap tindak la
- Page 265 and 266: Kepala Bidang Operasional Kepala Bi
- Page 267 and 268: pada masa darurat militer, serta pe
- Page 269 and 270: KontraS dan LBH Jakarta menyesalkan
- Page 271 and 272: Kami menyambut baik janji Pangdam V
- Page 273: Kejaksaan Agung telah mencampuraduk
- Page 277 and 278: 2. Pernyatan kasum TNI, letjend (TN
- Page 279 and 280: A. Pengaturan kewenangan peradilan
- Page 281 and 282: Adanya pembenaran moralitas dan huk
- Page 283 and 284: pada tanggal 5 Oktober 1999 dengan
- Page 285: • Dibentuknya peradilan khusus ba
keamanan. Dengan demikian seolah-olah tindakan tersebut dilakukan<br />
dalam kerangka pembelaan diri sehingga sah tindakannya. Selain itu<br />
alasan inisiatif tersebut justru memberi ruang bagi pembatasan<br />
pertanggungjawaban atas tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM<br />
yang dilakukan aparat. Inisiatif pribadi ini juga merupakan pola yang<br />
sama persis ketika digelarnya peradilan militer untuk kasus<br />
penculikan.<br />
3. Kesembilan terdakwa (dari 11 orang) ternyata hanya didakwa atas<br />
pelanggaran hukum pidanaan ketentuan pasal 338 dan 351 ayat (3)<br />
KUHP. Khusus untuk pasal 351 ayat (3); seandainya penganiayaan<br />
yang dimaksud hanya ayat (3), maka ini menunjukkan bahwa oditur<br />
militer tidak melihat bentuk kejahatan lain yang dilakukan aparat<br />
keamanan baik TNI/Polri. Pada hal oditur semestinya melakukan<br />
tuntutan maksimal seberat-beratnya bukan malah sebaliknya, bahkan<br />
memberikan alasan pemaaf' atas tindakan yang dilakukan. Karena<br />
dakwaan itu hanya untuk mengadili penganiayaan yang<br />
menyebabkan kematian, tidak untuk kejahatan yang tidak<br />
mengakibatkan kematian, pada hal tindakan ini merupakan bagian<br />
terbesar yang dilakukan aparat dan juga merupakan kejahatan serius<br />
yang harus di adili. Dan penegakan hukum yang adil haruslah<br />
mengungkapkan kejahatan secara keseluruhan.<br />
4. Dari persidangan yang hanya mengadili 9 dari 11 orang terdakwa<br />
dari kepolisian (brimob) juga memunculkan pertanyaan, seberapa<br />
jauh oditur militer telah memasukkan analisa yang menyangkut<br />
keterlibatan aktor-aktor lain diluar kepolisian dan diluar prajurit<br />
lapangan? Hal ini penting mengingat; pertama, aparat TNI dan aparat<br />
Polri non Brimob dilapangan juga turut melakukan kejahatan.<br />
Kedua, tindakan tindakan represif terhadap mahasiswa yang<br />
melakukan aksi keluar kampus tidak bisa dipisahkan dari kebijakan<br />
pimpinan ABRI saat itu. Sehingga proses pengungkapan tragedi<br />
tersebut haruslah diselesaikan melaui mekanisme yanSg mampu<br />
menjangkau pengungkapan kebenaran dan keadilan yang tidak<br />
parsial.<br />
275
Change language