menerobos%20jalan%20buntu

Kejaksaan Agung telah mencampuradukkan persoalan formalitas dan substansi
hukum antara pidana militer dan pelanggaran HAM berat. Dalih asas ne bis in
idem tidak dapat diberlakukan dalam perkara pelanggaran HAM berat. Karena
dalam perkara pelanggaran HAM berat, ketentuan mengenai Atasan yang
Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara dalam Peradilan Militer
dinyatakan tidak berlaku lagi (pasal 49 UU No. 26 tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM). Pengadilan militer yang telah dilangsungkan merupakan
peradilan pidana yang sama sekali tidak menyentuh kepada para penanggung
jawab komando, sebagaimana diterapkan dalam kasus kejahatan terhadap
kemanusiaan. Asas ne bis in idem jelas dapat diabaikan mengingat subjek dan
pasal yang di tuduhkan adalah berbeda. Subjek dan pasal yang digunakan
dalam peradilan militer berdasarkan KUHP dikategorikan sebagai ordinary
crimes sementara sebjek dan pasal dalam peradilan HAM sebagai kategori
extraordinary crimes. Statuta roma pasal 20 tentang ne bis in idem pun
menjelaskan lebih lanjut hal tersebut.
Pernyataan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung tidak
memiliki rasa keadilan (sense of justice) dan rasa kemanusiaan (sense of
humanity) dan menjadi lembaga melanggengkan impunitas yang melindungi
para pelaku kejahatan pelanggaran HAM.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Kontras mendesak Kejaksaan
Agung untuk tetap melakukan penyidikan terhadap kasus Trisakti dan
Semanggi sesuai dengan mandatnya.
Jakarta, 14 Maret 2003
Presidium Badan Pekerja
ORI RAHMAN
Koordinator
273