menerobos%20jalan%20buntu

272
Press Release Kontras
No. 07/PR-III/2003
Tentang
Penolakan Kejaksaan Agung Menyidik Kasus Trisakti - Semanggi :
Merupakan Ancaman Serius Bagi Penegakan HAM
Pada tanggal 11 Maret 2003, Kepala Satuan Tugas HAM Kejaksaan Agung,
BR Pangaribuan mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah mengambil sikap
terakhir yaitu tidak dapat menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM dalam
kasus Trisakti dan Semanggi. Hal itu disebabkan karena DPR sudah
memutuskan bahwa tidak ditemukan pelanggaran HAM berat pada peristiwa
Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Selain itu Kejaksaan Agung merasa
telah terhalang dalil hukum bahwa satu kasus tidak dapat diadili dua kali
mengingat perkara penembakan mahasiswa Trisakti telah diputus Pengadilan
Militer pada 1999 lalu.
Menyusuri proses hukum pengusutan kasus Trisakti dan Semanggi selama ini,
maka peran Kejaksaan Agung merupakan ancaman serius bagi penegakan
HAM, dengan didasarkan pada fakta � fakta antara lain :
Sejarah panjang proses pengusutan kasus Trisakti Semanggi. Sejak
diserahkannya hasil dari Komisi Pelanggaran HAM Kasus Trisakti dan
Semanggi pada April 2002 ke Kejaksaan Agung, penyidik telah 3 kali
mengembalikan berkas penyelidikan kembali ke Komnas HAM dengan
berbagai alasan. Bahkan Kejaksaan Agung telah mengingkari kesepakatan
dengan Komnas HAM untuk meminta DPR mencabut rekomendasi yang
menyebutkan tidak adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti
Semanggi.
Argumentasi tentang terganjalnya proses penyidikan akibat dari rekomendasi
DPR merupakan upaya justifikasi Kejaksaan Agung untuk tidak melaksanakan
fungsinya. Rekomendasi DPR tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum
karena DPR hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan terbentuknya
pengadilan HAM berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. DPR sebagai
lembaga politik tidak berhak untuk menilai tidak adanya peristiwa pelanggaran
HAM berat pada kasus trisakti/Semanggi ini.