menerobos%20jalan%20buntu

KontraS dan LBH Jakarta menyesalkan terjadinya kembali penembakan warga
sipil oleh aparat TNI. Peristiwa terakhir terjadi pada 21 Juli 2006 di jalan tol
Cengkareng-Kapuk yang dilakukan oleh Kapten Batara terhadap Dadang
Suhendar. Akibatnya, korban Dadang Suhendar mengalami luka serius dan
masih menjalani perawatan intensif.
Dari informasi yang diperoleh, Kapten Batara adalah personil TNI Kodam
Brawijaya juga terlibat pada serangkaian peristiwa tindak pidana. Misalnya,
pada 10 Nopember 2004, Batara yang saat itu masih berpangkat Letnan Satu
bersama dua saudara kandungnya mengeroyok Philipus Montolalu hingga
luka-Iuka.
Batara juga sebelumnya terlibat kasus kriminalitas lain berupa aksi
penodongan senjata api terhadap Wehelmina Rompas pada 5 Agustus 2004.
penodongan senjata api juga terjadi kepada Teddy Masinambow pada 13
Agustus 2004 serta pengeroyokan terhadap Philipus Montolalu pada 10
November 2004. Pengeroyokan ini dilakukan bersama-sama dengan saudarasaudara
pelaku.
Pada kasus pengeroyokan, Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memanggil
para pihak untuk menghadiri persidangan pada 13 Juni 2006. Namun ternyata
pada hari yang telah ditentukan, pengadilan batal digelar. Alasannya, pelaku
Batara telah naik pangkat dari Letnan Satu menjadi Kapten. Dua orang saudara
Batara (warga sipil) yang juga terlibat, diadili di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.
Pengadilan atas Batara menjadi kian sulit karena menurut penelusuran
Pomdam Jaya, yang bersangkutan sedang mengikuti pendidikan di Pusat
Pendidikan Bahasa TNI di Pondok Labu, dalam rangka mengikuti pendidikan
militer di Inggris.
Keluarga korban penembakan aparat TNI di Cengkareng meminta Menteri
Pertahanan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto serta
Kepala Staf TNI membawa aparat TNI yang terlibat mendapatkan hukuman
yang setimpal dan memberi keadilan pada korban dan keluarga korban.
Kami memandang bahwa peradilan militer tidak serius untuk menyelesaikan
tindak pidana yang dilakukan personilnya. Hal ini mencerminkan bahwa
pengadilan militer tidak mampu menegakkan hukum tanpa diskriminasi, dan
menempatkan setiap orang pada posisi setara (equality before the law).
269