menerobos%20jalan%20buntu

pada masa darurat militer, serta penculikan dan pembunuhan terhadap Theys
Hiyo Elluay bersama supirnya, Aristoteles Masoka.
Belum lagi skandal jual beli persenjataan militer, beredamya bahan peledak,
amunisi hingga senjata organik militer yang hingga kini terus menjadi sorotan.
Dengan perspektif pengadilan militer, soal-soal ini seringkali dilihat sebagai
persoalan administratif dan disiplin internal semata. Padahal jika menggunakan
sistim hukum dan peradilan yang berlaku umum, persoalan ini harus dilihat
sebagai sebuah kejahatan. Pelakunya, harus dipidanakan.
Upaya DPR untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer mendapat
resistensi dari pemerintah. Alasannya, kalangan sipil belum siap. Aparat
penegak hukum belum siap, ujar seorang Menhan yang berasal dari sipil,
Juwono Sudarsono.
Semua pengalaman negatif pada masa lalu dan yang terjadi di masa reformasi,
telah menempatkan anggota TNI menjadi warga negara kelas satu. Banyak
warga sipil biasa termasuk mahasiswa, buruh dan petani merasa tidak adil.
Namun begitu, akumulasi kekecewaan atas pengalaman itu berbuah pada
Perubahan. Pada tahun 1998, kekuasaan berganti. Pergantian Presiden Suharto
ke B.J Habibie pada 21 Mei 1998 telah membawa Indonesia bersepakat untuk
'reformasi'. Dari reformasi politik, ekonomi hingga reformasi ABRI.
Belum bekerjanya ideal demokrasi saat itu, membuat TNI mendefinisikan
sendiri makna reformasi atas dirinya. Hal ini dirumuskan dalam TNI Abad
XXI: Redefenisi, Reposisi dan Reaktualisasi peran TNI dalam Kehidupan
Bangsa, yang dikeluarkan Mabes TNI, 1999. Bila dipahami benar, maka tiga
premis itu belum merubah mindset dwifungsi ABRI. Redefmisi misalnya
dinyatakan "embanan peran sosial politik TNI di masa depan merupakan
bagian dari peran pembangunan bangsa, yang tetap menjadi bagian dari sistem
nasional dan atas kesepakatan bangsa". Peran sosial politik tidak dilihat
sebagai 'yang salah' dan harus 'ditinggalkan'
Penegasan bahwa Dwifungsi ABRI/TNI adalah salah dan harus ditinggalkan
baru terjadi pada tahun 2000. Rapat Pimpinan TNI, Panglima TNI Laksamana
TNI Widodo AS, menyatakan bahwa TNI tidak lagi mengemban fungsi sosial
politik guna memusatkan perhatian pada tugas pokok pertahanan (April 2000).
Inti reformasi, merubah, mengkoreksi dan menempatkan semua yang
menyimpang kembali pada relnya. Bahkan kekuasaan BJ Habibie yang dinilai
tak jauh berbeda dengan kekuasaan sebelumnya pun telah berganti. Berganti
empat kali, dari Presiden KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri
267