menerobos%20jalan%20buntu

266
Pada aras ekonomi, ABRI adalah alat stabilitas pengaman proyek
pembangunan ekonomi Orde Baru. Juga penentu Penanaman Modal Asing dan
mempunyai bisnis-bisnis sendiri konon demi kesejahteraan prajurit. Kini itu
mulai dihapuskan. Namun belum jelas fonnat penghapusannya. Usulan agar
Presiden segera mengeluarkan Peraturan Presiden tak mendapat respon.
Gerakan refonnasi mahasiswa menuntut dihapuskannya komando tentorial.
ABRI dulu membangun komando tentorial di berbagai wilayah, mulai dari
daerah aman seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara,
Sumatera, Sulawesi Kalimantan hingga daerah konflik seperti Aceh dan Papua.
ABRI membayangi pemerintahan sipil. ABRI penentu kebijakan daerah lewat
Muspida dan Muspika. Struktur ini pula yang kelak mengontrol dan
mengintervensi kehidupan sosial politik rakyat. ABRI digunakan untuk
memberangus lawan politik yang berkuasa. ABRI juga terlibat dalam sengketa
perburuhan, tanah rakyat, dan perkebunan, hingg sumber daya alam seperti
tambang, minyak dan emas di Aceh dan Papua.
Pada aras hukum, ABRI juga memiliki sistem peradilan otonom, lepas dan
peradilan umum. Karena itu tak heran bila peradilan umum tak bisa mengadili
angota TNI yang melanggar hukum. Apakah melakukan kekerasan terhadap
warga sipil, tindak pidana biasa atau pelanggaran HAM. Apapun delik atau
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan, bila pelakunya anggota TNI
maka tak akan dibawa ke peradilan umum. Contohnya, mahkamah militer
kasus penembakan mahasiswa Trisakti, dan kasus penculikan aktivis oleh Tim
Bunga Mawar Kopassus.
Nah, jika pelakunya warga sipil dan militer, maka peradilan yang digelar
adalah peradilan campuran, atau koneksitas. Hakimnya, selain sipil juga ada
militer. Contoh pada masa refonnasi adalah kasus pembunuhan Tengku
Bantaqiah beserta para santrinya oleh pasukan Kostrad di Beutong Ateuh,
Aceh, 1999.
Di masa reformasi telah ada Pengadilan HAM. Pengadilan ini dibentuk khusus
untuk memeriksa kasus pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan,
penyiksaan, perkosaan, dan penghilangan orang secara paksa. Tapi sayang,
banyak kasus kejahatan dan pelanggaran HAM berat yang pelakunya anggota
TNI tak diadili. Ada kesan yang dibuat, mengadili anggota TNI sama dengan
mengadili institusi TNI. Jadi, lagi-lagi pengadilan militer yang digunakan
untuk menanganinya. Contoh, perkosaan atas perempuan warga sipil di Aceh