menerobos%20jalan%20buntu

264
6. Tak tegas terhadap PT. Freeport.
Penguasaan lahan eksplorasi emas PT Freeport yang telah melahirkan dampak
negatif berupa ketidakadilan dan kekerasan bagi warga Papua tidak pernah
menjadi isu penting bagi pemerintah untuk menegakan hukum, termasuk untuk
memperbaharui kontrak kerja (sekalipun sinyal itu telah dibuka oleh Freeport).
Posisi pemerintah hanya sibuk menghadapi protes warga Papua dengan
berbagai stigmatisasi, tapi malas memberikan keadilan dan menunjukkan
kedaulatan atas ‘tanahnya’ ketika berhadapan dengan Freeport. Termasuk
terhadap kasus pembayaran sejumlah dana dari PT Freeport atas jasa
keamanan kepada sejumlah perwira TNI dan polisi yang telah berlangsung
lama, pemerintah sama sekali bisu. Rangkaian masalah terus menerus terjadi,
sementara tidak ada langkah efektif yang bisa memecahkan kebuntuan.
Berdasarkan catatan diatas, bila dalam 3 tahun tersisa pemerintahan ini tidak
merubah wajah penegakan hukum, HAM dan demokrasi. Oleh karena itu kami
mendesak Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menunjukkan
sikap politik yang tidak ambivalen, dan berani mengambil resiko.
Sikap ini penting untuk penuntasan kasus Munir maupun menghadapi
kekuatan destruktif dari modal multi nasional terhadap rakyat. Kegagalan
agenda ini akan menjadi taruhan politik 2009 sekaligus petaruhan bagi
penegakan hukum yang tidak pandang bulu.
Jakarta, 17 Oktober 2006
Badan Pekerja,
Indria Fernida A Edwin Partogi