menerobos%20jalan%20buntu

262
progresif penegak hukum. Sayangnya, penegak hukum malah membebaskan
semua terdakwa kasus Tanjung Priok 1984, setelah Timor Timur. Dengan
segala alasan Jaksa Agung menolak hasil penyelidikan Komnas HAM atas
kasus pelanggaran berat HAM seperti Trisakti dan Semanggi 1998-1999,
Tragedi Mei 1998, kasus Wasior dan Wamena. Bila tidak ada kemauan dan
kemajuan pada tahun ketiga, maka sebaiknya pejabat yang berwajib
menuntaskan kasus-kasus tersebut, mundur.
Pada posisi yang berbeda, kegagalan mengadili Soeharto di muka hukum
menunjukkan bahwa Pemerintah SBY JK masih merupakan paket turunan
rejim Orde Baru. Pemerintah lebih memilih menjaga kehormatan Soeharto
dibanding upaya memberi keadilan bagi korban rejim Soeharto.
Tidak dituntaskannya masalah-masalah tersebut, akan terus membuat represi
serupa terjadi. Sebab kini, keadaan di lapangan sudah kian memprihatinkan.
Antara lain terlihat dalam kasus kekerasan dan penyiksaan oleh polisi, sipir
penjara maupun Satpol PP dan manipulasi penyidikan kasus pembunuhan Ali
Harta, penggusuran paksa atas rumah dan perampasan tanah, penertiban becak,
pedagang kaki lima di berbagai daerah, serta kaum fakir miskin yang terlantar
akibat ketidakmampuan negara memberi kehidupan yang layak. Penembakan
petani juga masih terjadi. Termasuk pelarangan kebebasan untuk berkumpul
dan berekspresi seperti terlihat pada kasus pelarangan aksi dan pertemuan
INFID di Batam. Belum lagi dengan pelaksanaan eksekusi hukuman mati
terhadap Tibo dkk. Ironinya, di markas Dewan HAM PBB Indonesia
menyatakan menjamin hak fundamental (non derogable rights).
3. Ambivalen dalam mendorong reformasi politik hukum dan HAM
Indonesia.
Pemerintah membuat undang-undang tentang kewarganegaraan, dan
meratifikasi dua buah kovenan PBB tentang hak-hak sipil dan politik serta
ekonomi, sosial dan budaya. Namun pada saat yang sama, Pemerintah dengan
semangat menolak RUU revisi peradilan militer, menghalangi pengajuan RUU
KMIP, RUU Rahasia Negara dan RUU Intelijen Negara. Bahkan undangundang
yang telah ada seperti UU KKR, UU Pertahanan Negara dan UU TNI,
tidak sepenuhnya dilaksanakan. Semua sikap dan kebijakan ini jelas berpotensi
makin menutup akses keadilan bagi para korban pelanggaran HAM berat.
Kontradiksi lainnya adalah dibuatnya Perda-Perda yang tidak sejiwa dengan
prinsip pluralisme dan toleransi. Sementara pemerintah tidak menunjukkan