menerobos%20jalan%20buntu

penegakan HAM dan demokrasi pemerintahan ini yang menunjukan
kepribadian ganda dan ambivalensi.
1. Pembunuhan aktivis HAM Munir.
Pada tahun pertama, SBY mengatakan kasus munir sebagai ujian sejarah,
apakah bangsa Indonesia sudah berubah. Namun pernyataan indah itu tidak
menghasilkan pencapaian yang konkrit. Padahal, institusi Polri, Kejaksaan
Agung, Badan Intelijen Negara, bahkan TNI—di bawah kepemimpinan orang
dekat (pilihan) Presiden.
Pada tahun kedua, Presiden cenderung bersikap pasif. Tak ada langkah konkrit,
kecuali sekadar memberi pernyataan yang seringkali diucapkan hanya lewat
jurubicara. Presiden dan Wakil Presiden tak bersikap atas laporan TPF,
menerima atau tidak. Muncul kesan, seolah menerima. Padahal jika menerima,
SBY-JK seharusnya sudah melaksanakan rekomendasi TPF.
Bebasnya Pollycarpus oleh Mahkamah Agung dalam pembunuhan Munir tidak
terlepas dari sikap pasif Presiden. Kasus ini seakan balik di titik nol. Akibat
sikap ini juga, tidak ada bukti baru dan terdakwa baru. Keterlibatan pejabat di
lingkungan BIN dan perusahan pemerintah PT Garuda Indonesia yang begitu
telanjang hanya diikuti pergantian sebagian pejabat.
Ucapan Presiden kepada dunia mengenai kasus Munir, terakhir lewat Presiden
Uni Eropa tidak menunjukkan keselarasan dengan kerja penegak hukum yang
lebih maju. Keadaan ini berdampak buruk pada semua pernyataan Presiden
termasuk tentang “tidak ada yang kebal hukum” menjadi hanya indah
didengar. Selama dua tahun memerintah, SBY-JK belum mampu
menyelesaikan kasus Munir. Sikap ini bisa berarti Pemerintah membiarkan
politik ketakutan terus ada di dalam tubuh dan pikiran kekuasaannya
2. Mencegah dan menindak pelanggaran HAM berat.
Komitmen ini mustahil tercapai bila sekadar pernyataan, tapi perlu langkah
261