menerobos%20jalan%20buntu

260
14. 17 Oktober 2006
DUA TAHUN SBY-JK:
PENEGAKAN HAM BERKEPRIBADIAN GANDA
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
menyatakan bahwa dua tahun kinerja Pemerintahan SBY-JK dalam penegakan
HAM menunjukkan kepribadian yang ganda. Keadaan ini, terjadi akibat sikap
yang seringkali ambivalen dan kurang berani mengambil resiko dalam
menangani berbagai persoalan hak asasi manusia.
Kesimpulan ini merupakan hasil evaluasi Kontras terhadap kondisi hak asasi
manusia dalam dua tahun masa pemerintahan SBY-JK. Evaluasi ini didasarkan
pada perbandingan dua janji utama Pemerintahan SBY-JK dengan realitas di
lapangan. Janji itu adalah; mencegah dan menindak pelanggaran HAM berat,
termasuk menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Selain itu, ada
satu kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan, yakni Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2009. Semua kewajiban ini
merupakan perintah Konstitusi UUD 1945, Pasal 28 yang berbunyi: Pemajuan,
perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara
terutama pemerintah.
Pada rentang tahun kedua ini, langkah positif SBY-JK juga ditandai dengan
masuknya pemerintah RI menjadi anggota Dewan HAM PBB dan Anggota
Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, walaupun masih perlu diukur dengan
upaya pemenuhan dan perlindangan HAM di dalam negeri. Namun pada tahun
kedua ini KontraS juga masih mencatat beberapa masalah terkait dengan