- Page 1 and 2: MENEROBOS JALAN BUNTU KAJIAN TERHAD
- Page 3 and 4: SEKAPUR SIRIH KontraS (Komisi untuk
- Page 5 and 6: Buku hasil kajian tentang Peradilan
- Page 7 and 8: f. Melanggar Prinsip Peradilan yang
- Page 9 and 10: menghargai dan melindungi HAM. Hal
- Page 11 and 12: Sipil-Politik (ICCPR), Kovenan Inte
- Page 13 and 14: Perubahan atas peradilan militer in
- Page 15 and 16: prinsip internasional. Bab keempat,
- Page 17 and 18: Sistem peradilan militer tidak diat
- Page 19 and 20: Operasionalisasi sistem peradilan m
- Page 21 and 22: Ketentuan ini juga ditegaskan oleh
- Page 23 and 24: wajib militer berdasarkan suatu key
- Page 25: “Any person against whom proceedi
- Page 29 and 30: Di luar dua isu di atas; pelanggara
- Page 31 and 32: Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tenta
- Page 33 and 34: Kewenangan konstitusional negara un
- Page 35 and 36: preventif berulangnya pelanggaran H
- Page 37 and 38: BAB III PERADILAN MILITER INDONESIA
- Page 39 and 40: Aturan hukum terkait dengan militer
- Page 41 and 42: Dalam sumber hukum sebagaimana yang
- Page 43 and 44: umumnya menangani baik perkara perd
- Page 45 and 46: Pengadilan militer model ini bertah
- Page 47 and 48: acara pidana dan hukum acara gugata
- Page 49 and 50: pidana yang dilakukan sipil dan mil
- Page 51 and 52: Sumber : Data olahan Dokumentasi Ko
- Page 53 and 54: Berdasarkan kompentensi subjektifny
- Page 55 and 56: dan keamanan negara. Sesungguhnya a
- Page 57 and 58: g. Melanggar Prinsip Peradilan yang
- Page 59 and 60: g. menentukan perkara untuk diseles
- Page 61 and 62: Menghukum yang bersangkutan dengan
- Page 63 and 64: hukum berdasarkan ketentuan peratur
- Page 65 and 66: orang menjadi korban dalam penculik
- Page 67 and 68: pernah ada rekonstruksi yang dilaku
- Page 69 and 70: PPRM bertujuan untuk menghalau luas
- Page 71 and 72: “Saya mempertanyakan peradilan mi
- Page 73 and 74: tahu. Jadi kami memang benar - bena
- Page 75 and 76: ersamaan, Perwakilan Komnas HAM kal
- Page 77 and 78:
Sampai pada awal tahun 2007, proses
- Page 79 and 80:
Pembacaan putusan itu disampaikan K
- Page 81 and 82:
IV. 6 Kasus Pembunuhan Theys Hiyo E
- Page 83 and 84:
Marpaung Panahatan, seorang sipil,
- Page 85 and 86:
menyalahi prinsip asas imparsialita
- Page 87 and 88:
ahwa tersangka yang bersalah tidak
- Page 89 and 90:
oleh Polisi Militer. 4 Marcus Silan
- Page 91 and 92:
RI terkait kendala dalam RUU peruba
- Page 93 and 94:
RUU tentang Hukum Disiplin Militer
- Page 95 and 96:
Perdebatan lain yang muncul adalah
- Page 97 and 98:
V.2 Stagnasi Sikap Pemerintah penyi
- Page 99 and 100:
Tabel Pendapat Para Ahli mengenai P
- Page 101 and 102:
Mereka sama-sama penyidik. Akan leb
- Page 103 and 104:
6. Panja menyepakati penggunaan ist
- Page 105 and 106:
terbalik dari kondisi ini ialah jik
- Page 107 and 108:
BAB VI KESIMPULAN Dari seluruh urai
- Page 109 and 110:
Dalam praktiknya, kalaupun terjadi
- Page 111 and 112:
PERSATUAN BANGSA‐ BANGSA Dewan Ek
- Page 113 and 114:
Ringkasan Eksekutif Dalam putusanny
- Page 115 and 116:
Sebagai tambahan atas Deklarasi Uni
- Page 117 and 118:
awah hukum internasional) adalah pr
- Page 119 and 120:
dan Pengacara, Kelompok Kerja untuk
- Page 121 and 122:
MILITER DAN EVOLUSINYA ............
- Page 123 and 124:
Pendahuluan 1. Sejak tahun 1960an,
- Page 125 and 126:
(b) Kecenderungan untuk memperluas
- Page 127 and 128:
6. Pengalaman menunjukkan bahwa pen
- Page 129 and 130:
Meskipun Deklarasi Singhvi belum di
- Page 131 and 132:
dari pengadilan semacam itu menuju
- Page 133 and 134:
warga sipil, undang‐undang intern
- Page 135 and 136:
Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-
- Page 137 and 138:
(b) Yang tidak dicakup oleh traktat
- Page 139 and 140:
pengadilan sipil yang memiliki komp
- Page 141 and 142:
B. Yurisdiksi yang cenderung pada k
- Page 143 and 144:
kompetensi kepada pengadilan nasion
- Page 145 and 146:
33. Di banyak negara, para korban t
- Page 147 and 148:
atasan mengetahui atau memiliki ala
- Page 149 and 150:
xxii A/48/18, paragraf 313 (15 Sept
- Page 151 and 152:
ADMINISTRASI PERADILAN Perihal admi
- Page 153 and 154:
I. YURISDIKSI PENGADILAN MILITER ..
- Page 155 and 156:
seminar pakar semacam itu, dengan m
- Page 157 and 158:
7. Perkembangan “keadilan militer
- Page 159 and 160:
pengintegrasian pengecualian itu ke
- Page 161 and 162:
16. Dalam komentar umumnya No 13 ya
- Page 163 and 164:
(contoh naik banding yang dikirimka
- Page 165 and 166:
1. Pembedaan antara masa perang dan
- Page 167 and 168:
2. Pembedaan situasi krisis 29. Ter
- Page 169 and 170:
diperkenankan adanya pengurangan, d
- Page 171 and 172:
39. Setidaknya, seperti dinyatakan
- Page 173 and 174:
seluruh atau sebagian anggota penga
- Page 175 and 176:
48. Prinsip-prinsip ini secara jela
- Page 177 and 178:
(di mana pada tahun 1996 mempertany
- Page 179 and 180:
B. Organisasi pengadilan militer 57
- Page 181 and 182:
kriminal biasa. Review konstitusion
- Page 183 and 184:
hadapan pengadilan militer serta se
- Page 185 and 186:
III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 71.
- Page 187 and 188:
REKOMENDASI Nº. 1 Tidak adanya kom
- Page 189 and 190:
REKOMENDASI Nº. 6 Publisitas pemer
- Page 191 and 192:
(b) Sebaliknya, pelanggaran yang di
- Page 193 and 194:
Lihat laporan Kevin McNamara, “Ha
- Page 195 and 196:
Juga menegaskan bahwa setiap orang
- Page 197 and 198:
RANCANGAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURA
- Page 199 and 200:
internasional tidak diterapkan. Seb
- Page 201 and 202:
kondisi yang mendasarinya harus men
- Page 203 and 204:
Pasal 40 dan 37 (d) dari Konvensi H
- Page 205 and 206:
orang yang diadili atas pelanggaran
- Page 207 and 208:
Prinsip No 11 Rezim penjara militer
- Page 209 and 210:
dari investigasi awal hingga ke pen
- Page 211 and 212:
pengadilan, serta harus dijamin sem
- Page 213 and 214:
(c) Memiliki akses pada pemulihan y
- Page 215 and 216:
Hukum internasional menerapkan atur
- Page 217 and 218:
PRAKTIK-PRAKTIK PERADILAN PIDANA MI
- Page 219 and 220:
kesatuan angkatan bersenjata. Sedan
- Page 221 and 222:
Kronik Perkembangan Peradilan Milit
- Page 223 and 224:
2000 Mahmil 1-04 Semanggi II untuk
- Page 225 and 226:
2007 2008 2009 Rapat internal IX, D
- Page 227 and 228:
akuntabilitas TNI. Masalah ini kian
- Page 229 and 230:
penting untuk melakukan evaluasi ek
- Page 231 and 232:
undang ini [pada bulan September 20
- Page 233 and 234:
3. 2 Juli 2009 DPR Segera Selesaika
- Page 235 and 236:
umum. Di negara-negara demokrasi, t
- Page 237 and 238:
Lebih dari itu, segala kemajuan ref
- Page 239 and 240:
akyat dalam konteks perang gerilya
- Page 241 and 242:
terdakwa tersebut. Oleh karena itu
- Page 243 and 244:
Pemerintah agar memberikan hak atas
- Page 245 and 246:
1. Bahwa peristiwa penembakan terha
- Page 247 and 248:
1. Mendesak Menteri Pertahanan untu
- Page 249 and 250:
9. 19 Februari 2008 TNI HARUS TUNDU
- Page 251 and 252:
Delapan Tahun Tragedi 28 September
- Page 253 and 254:
Rizal dan Saidatul Fitria layak dis
- Page 255 and 256:
Demikian hal ini disampaikan Terima
- Page 257 and 258:
Lampiran: Putusan perkara No. PUT.2
- Page 259 and 260:
keamanan di Indonesia. Karena bagai
- Page 261 and 262:
penegakan HAM dan demokrasi pemerin
- Page 263 and 264:
sikap yang jelas terhadap tindak la
- Page 265 and 266:
Kepala Bidang Operasional Kepala Bi
- Page 267 and 268:
pada masa darurat militer, serta pe
- Page 269 and 270:
KontraS dan LBH Jakarta menyesalkan
- Page 271 and 272:
Kami menyambut baik janji Pangdam V
- Page 273 and 274:
Kejaksaan Agung telah mencampuraduk
- Page 275 and 276:
keamanan. Dengan demikian seolah-ol
- Page 277 and 278:
2. Pernyatan kasum TNI, letjend (TN
- Page 279 and 280:
A. Pengaturan kewenangan peradilan
- Page 281 and 282:
Adanya pembenaran moralitas dan huk
- Page 283 and 284:
pada tanggal 5 Oktober 1999 dengan
- Page 285:
• Dibentuknya peradilan khusus ba