menerobos%20jalan%20buntu

untuk mengadili personel militer yang melakukan pelanggaran/kejahatan militer.39
Rumusannya adalah:
26
“In order to avoid military courts, in those countries where they have not yet
been abolished, helping to perpetuate impunity owing to a lack of
independence resulting from the chain of command to which all or some of
their members are subject, their jurisdiction must be restricted solely to
specifically military offences committed by military personnel, to the
exclusion of human rights violations, which shall come under the jurisdiction
of the ordinary domestic courts or, where appropriate, in the case of serious
crimes under international law, that of an international criminal court.
Perkembangan tentang limitasi yurisdiksi peradilan militer untuk mengadili kejahatan
serius HAM ini kemudian diadopsi oleh studinya Decaux, di mana pada Prinsip No 9
tentang Persidangan terhadap Orang-Orang yang Dituduh Melakukan Pelanggaran
Serius HAM, dinyatakan:
“In all circumstances, the jurisdiction of military courts should be set
aside in favour of the jurisdiction of the ordinary courts to conduct
inquiries into serious human rights violations such as extrajudicial
executions, enforced disappearances and torture, and to prosecute and
try persons accused of such crimes.”40
Uniknya mekanisme pengadilan internasional pertama di dunia -untuk merespon
agenda keadilan pasca Perang Dunia II yang mengadili para pelaku kejahatan serius
di muka hukum internasional berbentuk suatu pengadilan militer, yaitu the
International Military Tribunal at Nuremberg (berlangsung antara November 1945
hingga Oktober 1946) pada yang kemudian lebih dikenal sebagai Tribunal
Nuremberg.41 Model serupa diterapkan untuk mengadili para penjahat dari rezim
fasis di Jepang, yang dikenal sebagai The International Military Tribunal for the Far
East (Tribunal Tokyo) antara Mei 1946 hingga November 1948.42
Namun demikian, pasca dua pengadilan pidana internasional tersebut, seluruh
mekanisme penyelesaian suatu kejahatan serius di bawah hukum HAM dan humaniter
39 Ibid, hal. 26.
40 Emmanuel Decaux, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals,
E/CN.4/Sub.2/2006/58, 13 Januari 2006, hal 13.
41 Nuremberg Tribunal mengadili 24 terdakwa yang merupakan para petinggi Nazi yang tersisa
saat itu, yang didakwa terlibat atas kejahatan terhadap perdamaian (crimes against peace),
kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity).
42 Tokyo Tribunal mengadili 28 terdakwa yang terdiri dari petinggi militer dan pemimpin
politik Jepang saat itu, yang didakwa melakukan tiga kejahatan serius internasional di atas.