menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
258 Langkah Maju Pemerintah dalam Reformasi Peradilan Militer Setelah sekian lama mengalami kebuntuan akibat silang pendapat mengenai yurisdiksi Peradilan Militer, pembahasan RUU Peradilan Militer agaknya akan bisa dilanjutkan oleh Pansus Peradilan Militer setelah Presiden SBY menyatakan setuju bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum. Pemyataan SBY yang disampaikan melalui Menhukham Hamid Awaludin tersebut mencairkan kekerasan pendirian pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menhan Yuwono Sudarsono, yang ngotot menolak jurisdiksi peradilan militer amanat UU no.34 tahun 2004 tentang TNI. Pernyatan SBY tersebut juga menjadi klarifikasi dari Pemerintah, bahwa pemerintah tetap menghormati substansi yang ada dalam TAP MPR VII/MPR tahun 2000 tentang TNI dan Polri serta UU nomor 34 tentang TNI yang secara tegas menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Dengan penegasan mengenai posisi pemerintah tersebut, Pansus Peradilan Militer dapat segera beranjak pada pembahasan substansi-substansi berikutnya dalam RUU Peradilan Militer, seperti posisi peradilan militer dalam stuktur ketatanegaraan (apakah di bawah Departemen Pertahanan, Mabes TNI atau di bawah Mahkamah Agung), hubungan dengan peradilan umum, jenis-jenis tindak pidana/kejahatan militer, eksistensi peradilan militer di masa damai, dan lain-lain. Dengan demikian sesuai dengan harapan banyak orang, dalam waktu dekat RUU tersebut sudah bisa diselesaikan dan diundangkan, sehingga kita bisa memasuki satu babak baru dalam proses demokratisasi dan reformasi sektor
keamanan di Indonesia. Karena bagaimanapun juga, substansi dari RUU Peradilan Militer ini merupakan salah satu ukuran sejauh mana kita sebagai bangsa mampu dan berkehendak untuk menjunjung tinggi prinsip equality before the law, serta konsisten membangun supremasi sipil dalam kehidupan politik dan hukum kita. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka Pokja RUU Peradilan Militer menyatakan: 1. Mencambut baik sikap pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY untuk mempertegas jurisdiksi peradilan militer terbatas pada tindak pidana militer. Sikap tersebut harus dimanifestasikan secara tertulis sebagai sebuah kebijakan resmi dari pemerintah, sehingga segera dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak yang berkaitan dengan proses reformasi sektor keamanan umumnya, dan reformasi peradilan militer khususnya. 2. DPR harus segera beranjak pada pembahasan substansi-substansi berikutnya dalam RUU Peradilan Militer, sepertj posisi peradilan miljter dalam struktur ketatanegaraan (apakah di bawah Departemen Pertahanan, Mabes TNI atau di bawah Mahkamah Agung), hubungan dengan peradilan umum, jenis-jenis tindak pidana/kejahatan militer, eksistensi peradilan militer di masa damai, dan lain-lain. 3. Harus segera disusun langkah-langkah persiapan bagi proses transisi perubahan jurisdiksi peradilan militer ini. Baik persiapan aparat peradilan umum untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, maupun persiapan prajurit TNI untuk diadili di peradilan umum ketika melakukan tindak pidana umum Jakarta, 29 November 2006 Kelompok Kerja RUU Peradilan Militer 259
- Page 207 and 208: Prinsip No 11 Rezim penjara militer
- Page 209 and 210: dari investigasi awal hingga ke pen
- Page 211 and 212: pengadilan, serta harus dijamin sem
- Page 213 and 214: (c) Memiliki akses pada pemulihan y
- Page 215 and 216: Hukum internasional menerapkan atur
- Page 217 and 218: PRAKTIK-PRAKTIK PERADILAN PIDANA MI
- Page 219 and 220: kesatuan angkatan bersenjata. Sedan
- Page 221 and 222: Kronik Perkembangan Peradilan Milit
- Page 223 and 224: 2000 Mahmil 1-04 Semanggi II untuk
- Page 225 and 226: 2007 2008 2009 Rapat internal IX, D
- Page 227 and 228: akuntabilitas TNI. Masalah ini kian
- Page 229 and 230: penting untuk melakukan evaluasi ek
- Page 231 and 232: undang ini [pada bulan September 20
- Page 233 and 234: 3. 2 Juli 2009 DPR Segera Selesaika
- Page 235 and 236: umum. Di negara-negara demokrasi, t
- Page 237 and 238: Lebih dari itu, segala kemajuan ref
- Page 239 and 240: akyat dalam konteks perang gerilya
- Page 241 and 242: terdakwa tersebut. Oleh karena itu
- Page 243 and 244: Pemerintah agar memberikan hak atas
- Page 245 and 246: 1. Bahwa peristiwa penembakan terha
- Page 247 and 248: 1. Mendesak Menteri Pertahanan untu
- Page 249 and 250: 9. 19 Februari 2008 TNI HARUS TUNDU
- Page 251 and 252: Delapan Tahun Tragedi 28 September
- Page 253 and 254: Rizal dan Saidatul Fitria layak dis
- Page 255 and 256: Demikian hal ini disampaikan Terima
- Page 257: Lampiran: Putusan perkara No. PUT.2
- Page 261 and 262: penegakan HAM dan demokrasi pemerin
- Page 263 and 264: sikap yang jelas terhadap tindak la
- Page 265 and 266: Kepala Bidang Operasional Kepala Bi
- Page 267 and 268: pada masa darurat militer, serta pe
- Page 269 and 270: KontraS dan LBH Jakarta menyesalkan
- Page 271 and 272: Kami menyambut baik janji Pangdam V
- Page 273 and 274: Kejaksaan Agung telah mencampuraduk
- Page 275 and 276: keamanan. Dengan demikian seolah-ol
- Page 277 and 278: 2. Pernyatan kasum TNI, letjend (TN
- Page 279 and 280: A. Pengaturan kewenangan peradilan
- Page 281 and 282: Adanya pembenaran moralitas dan huk
- Page 283 and 284: pada tanggal 5 Oktober 1999 dengan
- Page 285: • Dibentuknya peradilan khusus ba
keamanan di Indonesia. Karena bagaimanapun juga, substansi dari RUU<br />
Peradilan Militer ini merupakan salah satu ukuran sejauh mana kita sebagai<br />
bangsa mampu dan berkehendak untuk menjunjung tinggi prinsip equality<br />
before the law, serta konsisten membangun supremasi sipil dalam kehidupan<br />
politik dan hukum kita.<br />
Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka Pokja RUU Peradilan Militer<br />
menyatakan:<br />
1. Mencambut baik sikap pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY untuk<br />
mempertegas jurisdiksi peradilan militer terbatas pada tindak pidana<br />
militer. Sikap tersebut harus dimanifestasikan secara tertulis sebagai<br />
sebuah kebijakan resmi dari pemerintah, sehingga segera dapat<br />
ditindaklanjuti oleh semua pihak yang berkaitan dengan proses reformasi<br />
sektor keamanan umumnya, dan reformasi peradilan militer khususnya.<br />
2. DPR harus segera beranjak pada pembahasan substansi-substansi<br />
berikutnya dalam RUU Peradilan Militer, sepertj posisi peradilan miljter<br />
dalam struktur ketatanegaraan (apakah di bawah Departemen Pertahanan,<br />
Mabes TNI atau di bawah Mahkamah Agung), hubungan dengan<br />
peradilan umum, jenis-jenis tindak pidana/kejahatan militer, eksistensi<br />
peradilan militer di masa damai, dan lain-lain.<br />
3. Harus segera disusun langkah-langkah persiapan bagi proses transisi<br />
perubahan jurisdiksi peradilan militer ini. Baik persiapan aparat peradilan<br />
umum untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana<br />
umum, maupun persiapan prajurit TNI untuk diadili di peradilan umum<br />
ketika melakukan tindak pidana umum<br />
Jakarta, 29 November 2006<br />
Kelompok Kerja RUU Peradilan Militer<br />
259
Change language