menerobos%20jalan%20buntu

258
Langkah Maju Pemerintah dalam Reformasi Peradilan Militer
Setelah sekian lama mengalami kebuntuan akibat silang pendapat mengenai
yurisdiksi Peradilan Militer, pembahasan RUU Peradilan Militer agaknya akan
bisa dilanjutkan oleh Pansus Peradilan Militer setelah Presiden SBY
menyatakan setuju bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum
akan diadili di peradilan umum.
Pemyataan SBY yang disampaikan melalui Menhukham Hamid Awaludin
tersebut mencairkan kekerasan pendirian pemerintah, yang dalam hal ini
diwakili oleh Menhan Yuwono Sudarsono, yang ngotot menolak jurisdiksi
peradilan militer amanat UU no.34 tahun 2004 tentang TNI.
Pernyatan SBY tersebut juga menjadi klarifikasi dari Pemerintah, bahwa
pemerintah tetap menghormati substansi yang ada dalam TAP MPR VII/MPR
tahun 2000 tentang TNI dan Polri serta UU nomor 34 tentang TNI yang secara
tegas menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer
dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan
umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
Dengan penegasan mengenai posisi pemerintah tersebut, Pansus Peradilan
Militer dapat segera beranjak pada pembahasan substansi-substansi berikutnya
dalam RUU Peradilan Militer, seperti posisi peradilan militer dalam stuktur
ketatanegaraan (apakah di bawah Departemen Pertahanan, Mabes TNI atau di
bawah Mahkamah Agung), hubungan dengan peradilan umum, jenis-jenis
tindak pidana/kejahatan militer, eksistensi peradilan militer di masa damai, dan
lain-lain.
Dengan demikian sesuai dengan harapan banyak orang, dalam waktu dekat
RUU tersebut sudah bisa diselesaikan dan diundangkan, sehingga kita bisa
memasuki satu babak baru dalam proses demokratisasi dan reformasi sektor