menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
256 putusan perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 dinyatakan bahwa para terdakwa dipidana 1 tahun hingga 1 tahun 10 bulan penjara serta pemecatan kepada 5 orang terdakwa (terlampir). Dalam proses tersebut, para terdakwa yang dipecat mengajukan banding di tingkat Mahkamah Tinggi Militer. Namun tidak ada informasi lebih lanjut tentang perkembangannya Pasca putusan di Mahkamah Militer 1999 lalu, keluarga korban dan KontraS telah mengirimkan surat secara resmi untuk meminta dokumen copy putusan tingkat pertama dan banding. Keluarga korban dan KontraS juga telah mengajukan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Militer untuk mempertanyakan perkembangan kasus ini. Namun tidak pernah ada respon yang positif dari Mahkamah Militer. Sejak awal, kami melihat memang tidak ada upaya yang cukup serius untuk membuka fakta peristiwa ini. Pengadilan telah memutus rantai pertanggungjawaban komando para pelaku serta tidak menjelaskan fakta keberadaan dan nasib korban yang masih hilang. Selain itu, kami juga melihat ketiadaan akses terhadap peradilan (access to justice) dalam proses peradilan militer ini. Bagi kami korban dan keluarga korban khususnya, informasi ini mengejutkan, karena muncul di tengah proses pemeriksaan peristiwa pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM dan Jaksa Agung. Oleh karena itu, demi proses hukum yang terbuka dan fair (unfair trial) serta ketersediaan informasi peradilan (access to justice) untuk keluarga korban, maka kami mengajukan klarifikasi dan informasi kepada Mahkamah Agung atas perkembangan kasus ini. Jakarta, 22 Mei 2007 KontraS, Korban serta anggota keluarga Korban
Lampiran: Putusan perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999: 1. Mayor Inf Bambang Kristiono (Komandan Tim Mawar) – dipidana 1 tahun 10 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD 2. Kapten Inf Fausani Syahrial Multhazar (Wakil Komandan Tim Mawar) -1 tahun 8 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD 3. Kapten Inf Nugroho Sulistiyo Budi - 1 tahun 8 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD 4. Kapten Inf Yuius Selvanus - 1 tahun 8 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD 5. Kapten Inf Untung Budi Harto - 1 tahun 8 bulan penjara dan dipecat dari dinas ABRI cq TNI AD 6. Kapten Inf Dadang Hendra Yuda – 1 tahun 4 bulan 7. Kapten Inf Djaka Budi Utama – 1 tahun 4 bulan 8. Kapten Inf Fauka Noor Farid – 1 tahun 4 bulan 9. Serka Sunaryo - 1 tahun 10. Serka Sigit Sugianto - 1 tahun 11. Sertu Sukadi -1 tahun 13. 29 November 2006 257
- Page 205 and 206: orang yang diadili atas pelanggaran
- Page 207 and 208: Prinsip No 11 Rezim penjara militer
- Page 209 and 210: dari investigasi awal hingga ke pen
- Page 211 and 212: pengadilan, serta harus dijamin sem
- Page 213 and 214: (c) Memiliki akses pada pemulihan y
- Page 215 and 216: Hukum internasional menerapkan atur
- Page 217 and 218: PRAKTIK-PRAKTIK PERADILAN PIDANA MI
- Page 219 and 220: kesatuan angkatan bersenjata. Sedan
- Page 221 and 222: Kronik Perkembangan Peradilan Milit
- Page 223 and 224: 2000 Mahmil 1-04 Semanggi II untuk
- Page 225 and 226: 2007 2008 2009 Rapat internal IX, D
- Page 227 and 228: akuntabilitas TNI. Masalah ini kian
- Page 229 and 230: penting untuk melakukan evaluasi ek
- Page 231 and 232: undang ini [pada bulan September 20
- Page 233 and 234: 3. 2 Juli 2009 DPR Segera Selesaika
- Page 235 and 236: umum. Di negara-negara demokrasi, t
- Page 237 and 238: Lebih dari itu, segala kemajuan ref
- Page 239 and 240: akyat dalam konteks perang gerilya
- Page 241 and 242: terdakwa tersebut. Oleh karena itu
- Page 243 and 244: Pemerintah agar memberikan hak atas
- Page 245 and 246: 1. Bahwa peristiwa penembakan terha
- Page 247 and 248: 1. Mendesak Menteri Pertahanan untu
- Page 249 and 250: 9. 19 Februari 2008 TNI HARUS TUNDU
- Page 251 and 252: Delapan Tahun Tragedi 28 September
- Page 253 and 254: Rizal dan Saidatul Fitria layak dis
- Page 255: Demikian hal ini disampaikan Terima
- Page 259 and 260: keamanan di Indonesia. Karena bagai
- Page 261 and 262: penegakan HAM dan demokrasi pemerin
- Page 263 and 264: sikap yang jelas terhadap tindak la
- Page 265 and 266: Kepala Bidang Operasional Kepala Bi
- Page 267 and 268: pada masa darurat militer, serta pe
- Page 269 and 270: KontraS dan LBH Jakarta menyesalkan
- Page 271 and 272: Kami menyambut baik janji Pangdam V
- Page 273 and 274: Kejaksaan Agung telah mencampuraduk
- Page 275 and 276: keamanan. Dengan demikian seolah-ol
- Page 277 and 278: 2. Pernyatan kasum TNI, letjend (TN
- Page 279 and 280: A. Pengaturan kewenangan peradilan
- Page 281 and 282: Adanya pembenaran moralitas dan huk
- Page 283 and 284: pada tanggal 5 Oktober 1999 dengan
- Page 285: • Dibentuknya peradilan khusus ba
256<br />
putusan perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 dinyatakan bahwa<br />
para terdakwa dipidana 1 tahun hingga 1 tahun 10 bulan penjara serta<br />
pemecatan kepada 5 orang terdakwa (terlampir).<br />
Dalam proses tersebut, para terdakwa yang dipecat mengajukan banding di<br />
tingkat Mahkamah Tinggi Militer. Namun tidak ada informasi lebih lanjut<br />
tentang perkembangannya<br />
Pasca putusan di Mahkamah Militer 1999 lalu, keluarga korban dan KontraS<br />
telah mengirimkan surat secara resmi untuk meminta dokumen copy putusan<br />
tingkat pertama dan banding. Keluarga korban dan KontraS juga telah<br />
mengajukan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Militer untuk<br />
mempertanyakan perkembangan kasus ini. Namun tidak pernah ada respon<br />
yang positif dari Mahkamah Militer.<br />
Sejak awal, kami melihat memang tidak ada upaya yang cukup serius untuk<br />
membuka fakta peristiwa ini. Pengadilan telah memutus rantai<br />
pertanggungjawaban komando para pelaku serta tidak menjelaskan fakta<br />
keberadaan dan nasib korban yang masih hilang. Selain itu, kami juga melihat<br />
ketiadaan akses terhadap peradilan (access to justice) dalam proses peradilan<br />
militer ini.<br />
Bagi kami korban dan keluarga korban khususnya, informasi ini mengejutkan,<br />
karena muncul di tengah proses pemeriksaan peristiwa pelanggaran HAM<br />
berat oleh Komnas HAM dan Jaksa Agung. Oleh karena itu, demi proses<br />
hukum yang terbuka dan fair (unfair trial) serta ketersediaan informasi<br />
peradilan (access to justice) untuk keluarga korban, maka kami mengajukan<br />
klarifikasi dan informasi kepada Mahkamah Agung atas perkembangan kasus<br />
ini.<br />
Jakarta, 22 Mei 2007<br />
KontraS, Korban serta anggota keluarga Korban