menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
254 Penghi/angan Paksa sebagai Kejahatan Berke/anjulan”, 8 Mei lalu yang dihadiri KontraS, Departemen Luar Negeri dan anggota DPR RI Hingga saat ini, progress lebih lanjut tentang komitmen pemerintah belum diketahui Untuk itu kami bermaksud mempertanyakan perkembangan rencana penandatanganan dan ratifikasi Konvensi Pada kesempatan ini pula kami mempertanyakan sikap Departemen Luar Negeri dalam mengupayakan pencarian dan pengga1ian infonmasi seputar nasib dan keberadaan orang hilang yang belum kembali Kontras, melaporkannya kepada Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa Tentunya, Deplu telah menerima laporan tersebul KontraS per1u menyampaikan kembali keprihatinan PBB terhadap kasuskasus orang hilang yang tak selesai, impunitas via peradilan militer, serta ancaman kepada mereka yang mencari kejelasan nasib dan keberadaan yang hilang Ini bertentangan dengan Pasal 13 (3), Pasal 16 dan Pasal 18 Deklarasi PBB tentang Orang Hilang Lemahnya sistim rule oflaw dalam kasus orang orang hilang juga menjadi sorotan KontraS meminta Pemerintah Indonesia menyetujui penmintaan kunjungan PBB ke Indonesia da1am rangka memfasilitasi klarifikasi kasus-kasus orang hilang Antara lain kasus penghilangan paksa sopir Theys Hiyo Elluay yang dibunuh 2001, kasus Tanjung Priok 1984 dan 8 orang yang hilang saat terjadi kerusuhan Mei 1998 Working Group PBB untuk Orang Hilang mencatat, hanya 3 kasus yang diklarifikasi Pemerintah Rl dari sekitar 154 laporan kasus orang hilang Working Group PBB ini mengharapkan sekali Indonesia dapat memberi klarifikasi 154 kasus tersebul Kasus ini, di luar 425 kasus orang hilang yang terjadi di wilayah Timor-Timuc Working Gmup PBB untuk Orang Hilangjuga meminta infonmasi mengenai investigasi dan penuntutan kasus kematian Munir, Ketua Federasi Asia melawan Penghilangan Orang Secara Paksa Kontras menyesalkan belum adanya kejelasan nasib dan keberadaan orang hilang apalagi dikabarkan bahwa anggota Tim Mawar yang diadili atas kasus penculikan aktivis 1998 mendapat promosi jabatan strategis militer, tanpa ada keterbukaan infonmasi mengenai akhir dari proses hukum tersebul Kontras bersama korban melaporkan kepada Deplu dan juga PBB tentang kendalakendala dalam menemukan keberadaan serta nasib aktivis yang juga merupakan pembela HAM Apalagi, menjelang kedatangan Utusan Khusus Sekjen PBB mengenai Pembela HAM pada 6-14 Juni mendatang
Demikian hal ini disampaikan Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Jakarta, 29 Mei 2007 Sri Suparyati, Haris Azhar dan Usman Hamid (KontraS) Nurhasanah, Tuti Kotto, Ruminah (Keluarga Korban Penculikan dan Penghilangan Aktivis 1997-1998 dan saat Kerusuhan Mei 1998) 12. 22 Mei 2007 Klarifikasi dan Informasi tentang Proses Pengadilan Tim Mawar KontraS bersama dengan keluarga Korban Penghilangan Paksa mempertanyakan kepada Mahkamah Agung tentang proses hukum terhadap 11 orang anggota Tim Mawar, yang diadili untuk kasus penculikan aktivis 1997/1998 pada tahun 1999 lalu. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa beberapa orang terdakwa yang dipecat justru mendapatkan promosi dan menempati jabatan strategis dalam lingkungan TNI. Mereka adalah : 1. Letkol. Fausani Syahrial Multhazar, Komandan Kodim 0719 Jepara 2. Letkol. Untung Budi Harto, Komandan Kodim 1504 Ambon 3. Letkol. Dadang Hendra Yuda, Komandan Kodim 0801 Pacita 4. Letkol. Djaka Budi Utama, Komandan Yonif 115 Macan Lauser Pada 6 April 1999 Mahmilti II Jakarta dengan ketua Kolonel CHK Sutanto memutuskan 11 orang terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan kepada 9 orang aktivis pro demokrasi. Dalam 255
- Page 203 and 204: Pasal 40 dan 37 (d) dari Konvensi H
- Page 205 and 206: orang yang diadili atas pelanggaran
- Page 207 and 208: Prinsip No 11 Rezim penjara militer
- Page 209 and 210: dari investigasi awal hingga ke pen
- Page 211 and 212: pengadilan, serta harus dijamin sem
- Page 213 and 214: (c) Memiliki akses pada pemulihan y
- Page 215 and 216: Hukum internasional menerapkan atur
- Page 217 and 218: PRAKTIK-PRAKTIK PERADILAN PIDANA MI
- Page 219 and 220: kesatuan angkatan bersenjata. Sedan
- Page 221 and 222: Kronik Perkembangan Peradilan Milit
- Page 223 and 224: 2000 Mahmil 1-04 Semanggi II untuk
- Page 225 and 226: 2007 2008 2009 Rapat internal IX, D
- Page 227 and 228: akuntabilitas TNI. Masalah ini kian
- Page 229 and 230: penting untuk melakukan evaluasi ek
- Page 231 and 232: undang ini [pada bulan September 20
- Page 233 and 234: 3. 2 Juli 2009 DPR Segera Selesaika
- Page 235 and 236: umum. Di negara-negara demokrasi, t
- Page 237 and 238: Lebih dari itu, segala kemajuan ref
- Page 239 and 240: akyat dalam konteks perang gerilya
- Page 241 and 242: terdakwa tersebut. Oleh karena itu
- Page 243 and 244: Pemerintah agar memberikan hak atas
- Page 245 and 246: 1. Bahwa peristiwa penembakan terha
- Page 247 and 248: 1. Mendesak Menteri Pertahanan untu
- Page 249 and 250: 9. 19 Februari 2008 TNI HARUS TUNDU
- Page 251 and 252: Delapan Tahun Tragedi 28 September
- Page 253: Rizal dan Saidatul Fitria layak dis
- Page 257 and 258: Lampiran: Putusan perkara No. PUT.2
- Page 259 and 260: keamanan di Indonesia. Karena bagai
- Page 261 and 262: penegakan HAM dan demokrasi pemerin
- Page 263 and 264: sikap yang jelas terhadap tindak la
- Page 265 and 266: Kepala Bidang Operasional Kepala Bi
- Page 267 and 268: pada masa darurat militer, serta pe
- Page 269 and 270: KontraS dan LBH Jakarta menyesalkan
- Page 271 and 272: Kami menyambut baik janji Pangdam V
- Page 273 and 274: Kejaksaan Agung telah mencampuraduk
- Page 275 and 276: keamanan. Dengan demikian seolah-ol
- Page 277 and 278: 2. Pernyatan kasum TNI, letjend (TN
- Page 279 and 280: A. Pengaturan kewenangan peradilan
- Page 281 and 282: Adanya pembenaran moralitas dan huk
- Page 283 and 284: pada tanggal 5 Oktober 1999 dengan
- Page 285: • Dibentuknya peradilan khusus ba
Demikian hal ini disampaikan Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya<br />
Jakarta, 29 Mei 2007<br />
Sri Suparyati, Haris Azhar dan Usman Hamid (KontraS)<br />
Nurhasanah, Tuti Kotto, Ruminah (Keluarga Korban Penculikan dan<br />
Penghilangan Aktivis 1997-1998 dan saat Kerusuhan Mei 1998)<br />
12. 22 Mei 2007<br />
Klarifikasi dan Informasi tentang Proses Pengadilan Tim Mawar<br />
KontraS bersama dengan keluarga Korban Penghilangan Paksa<br />
mempertanyakan kepada Mahkamah Agung tentang proses hukum terhadap 11<br />
orang anggota Tim Mawar, yang diadili untuk kasus penculikan aktivis<br />
1997/1998 pada tahun 1999 lalu. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh<br />
bahwa beberapa orang terdakwa yang dipecat justru mendapatkan promosi dan<br />
menempati jabatan strategis dalam lingkungan TNI.<br />
Mereka adalah :<br />
1. Letkol. Fausani Syahrial Multhazar, Komandan Kodim 0719 Jepara<br />
2. Letkol. Untung Budi Harto, Komandan Kodim 1504 Ambon<br />
3. Letkol. Dadang Hendra Yuda, Komandan Kodim 0801 Pacita<br />
4. Letkol. Djaka Budi Utama, Komandan Yonif 115 Macan Lauser<br />
Pada 6 April 1999 Mahmilti II Jakarta dengan ketua Kolonel CHK Sutanto<br />
memutuskan 11 orang terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana<br />
perampasan kemerdekaan kepada 9 orang aktivis pro demokrasi. Dalam<br />
255
Change language