menerobos%20jalan%20buntu

254
Penghi/angan Paksa sebagai Kejahatan Berke/anjulan”, 8 Mei lalu yang
dihadiri KontraS, Departemen Luar Negeri dan anggota DPR RI Hingga saat
ini, progress lebih lanjut tentang komitmen pemerintah belum diketahui Untuk
itu kami bermaksud mempertanyakan perkembangan rencana
penandatanganan dan ratifikasi Konvensi
Pada kesempatan ini pula kami mempertanyakan sikap Departemen Luar
Negeri dalam mengupayakan pencarian dan pengga1ian infonmasi seputar
nasib dan keberadaan orang hilang yang belum kembali Kontras,
melaporkannya kepada Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa
Tentunya, Deplu telah menerima laporan tersebul
KontraS per1u menyampaikan kembali keprihatinan PBB terhadap kasuskasus
orang hilang yang tak selesai, impunitas via peradilan militer, serta
ancaman kepada mereka yang mencari kejelasan nasib dan keberadaan yang
hilang Ini bertentangan dengan Pasal 13 (3), Pasal 16 dan Pasal 18 Deklarasi
PBB tentang Orang Hilang Lemahnya sistim rule oflaw dalam kasus orang
orang hilang juga menjadi sorotan
KontraS meminta Pemerintah Indonesia menyetujui penmintaan kunjungan
PBB ke Indonesia da1am rangka memfasilitasi klarifikasi kasus-kasus orang
hilang Antara lain kasus penghilangan paksa sopir Theys Hiyo Elluay yang
dibunuh 2001, kasus Tanjung Priok 1984 dan 8 orang yang hilang saat terjadi
kerusuhan Mei 1998
Working Group PBB untuk Orang Hilang mencatat, hanya 3 kasus yang
diklarifikasi Pemerintah Rl dari sekitar 154 laporan kasus orang hilang
Working Group PBB ini mengharapkan sekali Indonesia dapat memberi
klarifikasi 154 kasus tersebul Kasus ini, di luar 425 kasus orang hilang yang
terjadi di wilayah Timor-Timuc Working Gmup PBB untuk Orang Hilangjuga
meminta infonmasi mengenai investigasi dan penuntutan kasus kematian
Munir, Ketua Federasi Asia melawan Penghilangan Orang Secara Paksa
Kontras menyesalkan belum adanya kejelasan nasib dan keberadaan orang
hilang apalagi dikabarkan bahwa anggota Tim Mawar yang diadili atas kasus
penculikan aktivis 1998 mendapat promosi jabatan strategis militer, tanpa ada
keterbukaan infonmasi mengenai akhir dari proses hukum tersebul Kontras
bersama korban melaporkan kepada Deplu dan juga PBB tentang kendalakendala
dalam menemukan keberadaan serta nasib aktivis yang juga
merupakan pembela HAM Apalagi, menjelang kedatangan Utusan Khusus
Sekjen PBB mengenai Pembela HAM pada 6-14 Juni mendatang