menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
252 demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut reformasi. Sementara peradilan militer yang diterapkan pada peristiwa di Trisakti, Semanggi II dan Universitas Bandar Lampung tidaklah memenuhi rasa keadilan keluarga korban. Saat ini, proses hukum kasus kekerasan terhadap mahasiswa ini berhenti. Jaksa Agung menolak untuk melakukan penyidikan, dengan alasan masih adanya rekomendasi DPR periode 1999-2004 yang menyatakan tidak adanya pelanggaran berat bagi kasus ini. Sementara itu, meski rekomendasi tersebut merupakan proses politik yang semestinya dapat diabaikan, namun DPR melakukan politik pingpong yang menjanjikan untuk mencabut rekomendasi tersebut dalam berbagai rapat internalnya. Oleh karenya demi memenuhi rasa keadilan keluarga korban yang telah ditinggalkan selama lebih dari 8 tahun, kami mendesak Jaksa Agung untuk segera membentuk tim penyidik untuk kasus kekerasan terhadap mahasiswa ini. Kami juga mendesak DPR untuk menghentikan politisasi demi kepentingan kuasa masa lalu dalam kasus ini. Kami juga meminta Komnas HAM yang baru untuk lebih berperan aktif mencari terobosan atas terhambatnya proses ini. Hal ini dapat diantisipasi apabila Komnas HAM memiliki kerangka kerja yang jelas dan kerjasama yang baik dengan Kejaksaan Agung dan DPR RI. Presiden RI jangan diam!!. Harus ikut menengahi dan memberikan solusi yang berpihak pada korban. Presiden jangan hanya turun tangan saat terjadi sengketa antara MA dengan BPK atau lembaga negara lainnya. Secara khusus kami meminta aparat Pemda dan DPRD Bandar Lampung untuk memberikan perhatian serius berupa surat resmi dari DPRD Bandar Lampung dan Pemda Lampung untuk mendorong penuntasan kasus ini. Selain itu membantu memfasilitasi keluarga korban menuntut keadilan. Perhatian ini merupakan kewajiban dari pemerintah setempat sebagai bentuk tanggungjawab atas keluarga korban yang notabene adalah warga Lampung. Sebagai bagian korban kekerasan mahasiswa dalam menuntut reformasi di negeri ini, Yusuf
Rizal dan Saidatul Fitria layak disebut sebagai pahlawan rakyat Lampung dan pahlawan demokrasi di Indonesia. Jakarta, 28 September 2007 Badan Pekerja, Indria Fernida A Chrisbiantoro Kepala Operasional Divisi Pemantauan Impunitas 11. 29 Mei 2007 MEMPERTANYAKAN PENYELESAIAN KASUS ORANG HILANG KontraS, bersama keluarga Keluarga korban mempertanyakan janji Pemerintah untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa yang telah disahkan oleh PBB pada bulan Februari 2007 lalu di Paris. Saat itu telah ada dua negara Asia saja yang turut menandatangani yaitu India dan Jepang. Sebelum penandatangan, Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan pidato dukungannya di sidang Dewan HAM PBB, 12 Maret 2000. Saat bertemu KontraS, IKOHI dan organisasi lainnya pada 20 Maret 2000 Departemen Luar Negeri menyampaikan adanya niat dan komitmen Pemerintah untuk menandatangani Konvensi, sekitar awal April 2007 Hal ini juga telah dibahas pada seminar “Menuju Ratifikasi Konvensi Anti 253
- Page 201 and 202: kondisi yang mendasarinya harus men
- Page 203 and 204: Pasal 40 dan 37 (d) dari Konvensi H
- Page 205 and 206: orang yang diadili atas pelanggaran
- Page 207 and 208: Prinsip No 11 Rezim penjara militer
- Page 209 and 210: dari investigasi awal hingga ke pen
- Page 211 and 212: pengadilan, serta harus dijamin sem
- Page 213 and 214: (c) Memiliki akses pada pemulihan y
- Page 215 and 216: Hukum internasional menerapkan atur
- Page 217 and 218: PRAKTIK-PRAKTIK PERADILAN PIDANA MI
- Page 219 and 220: kesatuan angkatan bersenjata. Sedan
- Page 221 and 222: Kronik Perkembangan Peradilan Milit
- Page 223 and 224: 2000 Mahmil 1-04 Semanggi II untuk
- Page 225 and 226: 2007 2008 2009 Rapat internal IX, D
- Page 227 and 228: akuntabilitas TNI. Masalah ini kian
- Page 229 and 230: penting untuk melakukan evaluasi ek
- Page 231 and 232: undang ini [pada bulan September 20
- Page 233 and 234: 3. 2 Juli 2009 DPR Segera Selesaika
- Page 235 and 236: umum. Di negara-negara demokrasi, t
- Page 237 and 238: Lebih dari itu, segala kemajuan ref
- Page 239 and 240: akyat dalam konteks perang gerilya
- Page 241 and 242: terdakwa tersebut. Oleh karena itu
- Page 243 and 244: Pemerintah agar memberikan hak atas
- Page 245 and 246: 1. Bahwa peristiwa penembakan terha
- Page 247 and 248: 1. Mendesak Menteri Pertahanan untu
- Page 249 and 250: 9. 19 Februari 2008 TNI HARUS TUNDU
- Page 251: Delapan Tahun Tragedi 28 September
- Page 255 and 256: Demikian hal ini disampaikan Terima
- Page 257 and 258: Lampiran: Putusan perkara No. PUT.2
- Page 259 and 260: keamanan di Indonesia. Karena bagai
- Page 261 and 262: penegakan HAM dan demokrasi pemerin
- Page 263 and 264: sikap yang jelas terhadap tindak la
- Page 265 and 266: Kepala Bidang Operasional Kepala Bi
- Page 267 and 268: pada masa darurat militer, serta pe
- Page 269 and 270: KontraS dan LBH Jakarta menyesalkan
- Page 271 and 272: Kami menyambut baik janji Pangdam V
- Page 273 and 274: Kejaksaan Agung telah mencampuraduk
- Page 275 and 276: keamanan. Dengan demikian seolah-ol
- Page 277 and 278: 2. Pernyatan kasum TNI, letjend (TN
- Page 279 and 280: A. Pengaturan kewenangan peradilan
- Page 281 and 282: Adanya pembenaran moralitas dan huk
- Page 283 and 284: pada tanggal 5 Oktober 1999 dengan
- Page 285: • Dibentuknya peradilan khusus ba
Rizal dan Saidatul Fitria layak disebut sebagai pahlawan rakyat Lampung dan<br />
pahlawan demokrasi di Indonesia.<br />
Jakarta, 28 September 2007<br />
Badan Pekerja,<br />
Indria Fernida A Chrisbiantoro<br />
Kepala Operasional Divisi Pemantauan Impunitas<br />
11. 29 Mei 2007<br />
MEMPERTANYAKAN PENYELESAIAN KASUS ORANG HILANG<br />
KontraS, bersama keluarga Keluarga korban mempertanyakan janji<br />
Pemerintah untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi Anti<br />
Penghilangan Orang Secara Paksa yang telah disahkan oleh PBB pada bulan<br />
Februari 2007 lalu di Paris. Saat itu telah ada dua negara Asia saja yang turut<br />
menandatangani yaitu India dan Jepang. Sebelum penandatangan, Menteri<br />
Hukum dan HAM RI menyampaikan pidato dukungannya di sidang Dewan<br />
HAM PBB, 12 Maret 2000.<br />
Saat bertemu KontraS, IKOHI dan organisasi lainnya pada 20 Maret 2000<br />
Departemen Luar Negeri menyampaikan adanya niat dan komitmen<br />
Pemerintah untuk menandatangani Konvensi, sekitar awal April 2007 Hal ini<br />
juga telah dibahas pada seminar “Menuju Ratifikasi Konvensi Anti<br />
253
Change language