menerobos%20jalan%20buntu

252
demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut reformasi. Sementara
peradilan militer yang diterapkan pada peristiwa di Trisakti, Semanggi II dan
Universitas Bandar Lampung tidaklah memenuhi rasa keadilan keluarga
korban.
Saat ini, proses hukum kasus kekerasan terhadap mahasiswa ini berhenti. Jaksa
Agung menolak untuk melakukan penyidikan, dengan alasan masih adanya
rekomendasi DPR periode 1999-2004 yang menyatakan tidak adanya
pelanggaran berat bagi kasus ini. Sementara itu, meski rekomendasi tersebut
merupakan proses politik yang semestinya dapat diabaikan, namun DPR
melakukan politik pingpong yang menjanjikan untuk mencabut rekomendasi
tersebut dalam berbagai rapat internalnya.
Oleh karenya demi memenuhi rasa keadilan keluarga korban yang telah
ditinggalkan selama lebih dari 8 tahun, kami mendesak Jaksa Agung untuk
segera membentuk tim penyidik untuk kasus kekerasan terhadap mahasiswa
ini. Kami juga mendesak DPR untuk menghentikan politisasi demi
kepentingan kuasa masa lalu dalam kasus ini. Kami juga meminta Komnas
HAM yang baru untuk lebih berperan aktif mencari terobosan atas
terhambatnya proses ini. Hal ini dapat diantisipasi apabila Komnas HAM
memiliki kerangka kerja yang jelas dan kerjasama yang baik dengan
Kejaksaan Agung dan DPR RI.
Presiden RI jangan diam!!. Harus ikut menengahi dan memberikan solusi yang
berpihak pada korban. Presiden jangan hanya turun tangan saat terjadi
sengketa antara MA dengan BPK atau lembaga negara lainnya.
Secara khusus kami meminta aparat Pemda dan DPRD Bandar Lampung untuk
memberikan perhatian serius berupa surat resmi dari DPRD Bandar Lampung
dan Pemda Lampung untuk mendorong penuntasan kasus ini. Selain itu
membantu memfasilitasi keluarga korban menuntut keadilan. Perhatian ini
merupakan kewajiban dari pemerintah setempat sebagai bentuk tanggungjawab
atas keluarga korban yang notabene adalah warga Lampung. Sebagai bagian
korban kekerasan mahasiswa dalam menuntut reformasi di negeri ini, Yusuf