menerobos%20jalan%20buntu

250
diadili di pengadilan militer dalam konteks keadaan tertentu seperti dalam
kondisi perang atau darurat militer.
Selain itu dalam pasal 9 UU Pengadilan Militer menyebutkan bahwa
"pengadilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan
seseorang..." Pasal ini membuka peluang multitafsir defenisi tindak pidana dan
pelaku tindak pidana itu sendiri. Luasnya pengertian tindak pidana dan luasnya
cakupan yurisdiksi pengadilan militer dinilai dapat menghambat proses
demokratisasi dan penegakkan HAM di Indonesia.
Hal yang kedua yang telah disepakati adalah penghapusan pengadilan
koneksitas. Dalam UU No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer
menyebutkan adanya pengadilan koneksitas untuk mengadili prajurit TNI yang
melakukan tindak pidana umum. Namun pengadilan ini dinilai sangat sarat
akan impunitas. Keputusan-keputuusan yang dibuat tidak memenuhi rasa
keadilan masyarakat. Bahkan dalam bebrapa kasus, mekanisme pengadilan
koneksitas ini dilakukan tidak sesuai dengan standar fair play dalam
pengadilan, sehingga seringkali pelaku dibebaskan atau memperoleh hukuman
yang ringan. Maka KontraS Sumut berpendpat sama bahwa pengadilan
koneksitas juga harus dihapuskan dari mekanisme pengadilan militer. Selain
itu KontraS Sumut juga menilai tindak pidana pelanggaran berat HAM dan
kejahatan perang tidak boleh menjadi yurisdiksi Peradilan Militer melainkan
dalam pengadilan HAM.
Demikianlah pers release ini kami perbuat agar segera dapat ditindaklanjuti
oleh pihak-pihak terkait demi tegaknya keadilan dan penegakkan HAM di
Sumatera Utara. Terima kasih.
Medan, 19 Februari 2008
Diah Susilowati
Koordinator
10. 28 September 2007