menerobos%20jalan%20buntu

9. 19 Februari 2008
TNI HARUS TUNDUK PADA SUPERMASI HUKUM SIPIL
Sebagai bagian dari reformasi sektor keamanan (security sector reform),
reformasi peradilan militer juga menjadi bagian dari upaya penataan ulang
kembali fungsi, struktur dan kultur institusi penanggung jawab keamanan yang
sesuai dengan tata nilai demokrasi dan HAM. Mengingat dominasi militer di
Indonesia yang tertanam begitu lama menempatkan militer (TNI) melalui
peradilan militer, berbeda kedudukannya di hadapan hukum (equality before
the law).
KontraS Sumatera Utara menilai perluasan yurisdiksi peradilan militer yang
saat ini tengah dibahas di DPR sangat tidak berpihak pada masyarakat sipil dan
cenderung menjadi usaha TNI membentengi dirinya (impunity) dari jeratan
hukum. Masuknya masyarakat sipil dalam yurisdiksi pengadilan militer dapat
dijadikan alat negara untuk memberangus gerakan rakyat. Lagipula KontraS
Sumut menilai hal ini bukanlah substansi dari tujuan revisi UU Pengadilan
Militer. Dalam salah satu rumusan RUU Peradilan militer yuang diajukan
pemerintah termuat "seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, b,
dan c (seperti disebutkan diatas) tetapi atas keputusan panglima dengan
persetujuan ketua Mahkamah Agung diadili oleh suatu Pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer."
Sejauh ini kesepakatan yang telah dicapai antara legislatif dan eksekutif dalam
hal yurisdiksi baru terbatas pada dua hal, salah satunya yaitu prajurit TNI yang
melakukan tindak pidana umum diadili di pengadilan umum. Dan prajurit TNI
yang melakukan tindak pidana militer diadili di Mahkamah Militer. Namun
dalam pelaksanannya, TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap
diproses di peradilan militer seperti yang terjadi pada kasus kematian Dewi
Purwanti yang melibatkan tersangka Praka Roby Nugraha. Roby beralibi kasus
ini murni lakalantas. Keluarga korban sudah mengadukan kasus ini ke Poldasu
namun ditolak karena polisi melihat adanya keterlibatan TNI. Maka KontraS
Sumut memandang perlunya sebuah mekanisme yang jelas agar prajurit TNI
tunduk pada supermasi hukum sipil (supremacy of law). Mekanisme inilah
yang akan dijadikan "senjata" bagi polisi untuk memproses tindak pidana
umum yang dilakukan aparat TNI. Sedangkan masyarakat sipil hanya bisa
249