menerobos%20jalan%20buntu

242
memberikan apresiasi terhadap Pengadilan Negeri Militer Padang yang telah
memvonis empat orang anggota intel dengan hukuman 3-5 tahun penjara dan
dipecat dari kesatuan TNI AD, dan memvonis Kepala Sesi (kasi) Intel Kodim
Solok yang berpangkat kapten dengan hukuman 1,5 tahun penjara dan dipecat
dari kesatuannya sebagai anggota TNI AD.
Oleh karena itu Kontras Sumatera Utara menaruh harapan besar agar Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Militer Medan dapat mengadili dan menjatuhkan
hukuman terhadap terdakwa Dandim Solok, dengan hukuman yang setara
dengan perbuatannya (menghilangkan nyawa secara paksa). Sebab
berdasarkan fakta yang ada seringkali peradilan militer hanya menjadi “mesin
cuci” bagi pelaku kejahatan kemanusiaan, terutama pelaku-pelaku berpangkat
Pamen dan Pangti (perwira menengah dan perwira tinggi). Terlihat dari
bagaimana mudahnya praktek-praktek impunity ditemui di lingkaran peradilan
militer bahkan sampai hari ini.
Merujuk pada UU No. 39/1999 tentang HAM terutama pasal 71 dan 72,
bahwasannya negara tidak hanya diwajibkan untuk menghormati, melindungi,
menegakkan, dan mempromosikan hak asasi manusia, tetapi juga mengambil
langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan negara, dan bidang lainnya jika terjadi pelanggaran
hak asasi manusia. Langkah hukum adalah langkah yang seharusnya
dilakukan oleh negara untuk mengadli para pelaku pelanggaran hak asasi
manusia. Sedangkan langkah politik, ekonomi, sosial, dan budaya adalah
langkah reparasi baik fisik, mental, status sosial, dan politik bagi korban yang
dirampas ketika pelanggaran hak asasi manusia terjadi.
Apa yang menima Man Robert ini sangat bertentangan dengan amanah Tap
MPR No.VI/2000 dan Tap MPR No.VII/2000 yakni penuntasan kasus
kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu, pemberantasan skandal jual beli
persenjataan, penghapusan bisnis militer, penghapusan dan restrukturisasi
Kodam, dan terakhir revisi peradilan militer. Yang pada akhirnya hanya
memperlambat laju reformasi di tubuh TNI.
Dari serangkaian fakta yang ada, maka Kontras Sumatera Utara
menuntut kepada :
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer agar memberikan hukuman yang
setimpal atas perbuatan terdakwa. Sehingga mampu memberikan rasa keadilan
bagi keluarga korban.