menerobos%20jalan%20buntu

terdakwa tersebut. Oleh karena itu amat tidak cukup jika penyelesaian masalah
ini hanya menggunakan sistem peradilan militer dan membuat dakwaan
dengan pasal-pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP, 338 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP,
khusus bagi Lettu Budi Santoso didakwakan pasal 103 ayat 1 KUHP Militer.
Dalam hal ini, kami meragukan akuntabilitas mahkamah militer yang
memeriksa kasus Alas Tlogo.
Kami kembali mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan
pro justisia sesuai UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
terhadap dugaan pelanggaran berat HAM pada peristiwa 30 Mei 2007. Kami
meminta pihak TNI bersikap kooperatif dan membantu proses penyelidikan
yang dilakukan oleh Komnas HAM.
Kami menilai bahwa Penyelesaian lewat Mahkamah Militer ini bukan akhir
bagi penyelesaian kasus Alas Tlogo dan tak bisa menghalangi proses hukum
selanjutnya dalam yurisdiksi peradilan sipil. Apalagi, karena persoalan yang
sesungguhnya, seperti hak warga petani atas tanah sebagai sumber
kehidupannya belum kembali.
Jakarta, 13 Juni 2008
7. 22 April 2008
Peradilan Militer Harus Transparan dalam Persidangan Kasus
Pembunuhan Man Robert oleh Dandim Solok
Usman Robert alias Man Robert (41) warga Solok, Sumatera Barat ditemukan
tewas dengan kondisi tubuh yang mengenaskan, terapung di danau Singakarak
pada Mei 2007 lalu. Tewasnya Man Robert ini diduga akibat perilaku arogan
dan tanpa prikemanusiaan yang dilakukan oleh Komandan Kodim (Dandim)
Solok Letkol Inf Untung Siswanto bersama 5 orang anggota Intel Kodim.
Sebelum dibunuh, Man Robert terlebih dahulu diculik dan disiksa di Markas
Kodim Solok. Terhadap kasus tersebut Kontras Sumatera Utara mendesak
pengadilan militer untuk menyelenggarakan sidang pengadilan secara
transparan tanpa ada fakta yang ditutup-tutupi. Kontras Sumatera Utara
241