menerobos%20jalan%20buntu

240
Kedua, Majelis hakim membiarkan upaya penasehat hukum terdakwa yang
kerapkali merendahkan hak dan martabat saksi korban. Ketiga, dangkalnya
kualitas dakwaan dan tuntutan pidana kepada 13 terdakwa pelaku
penembakan, yakni hanya menggunakan ketentuan Pasal 170 ayat 1 dan 2
KUHP sebagai dakwaan primer, lalu ketentuan Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat
1 KUHP sebagai dakwaan alternatif, khusus terhadap Lettu Budi Santoso
didakwakan Pasal 103 ayat 1 KUHP Militer sebagai dakwaan alternatif kedua.
Dari temuan observasi tersebut, Kontras menilai bahwa proses hukum di
Mahkamah Militer telah mengabaikan hak-hak mendasar dari saksi dan korban
secara terang-terangan. Persidangan telah mengaburkan substansi kasus Alas
Tlogo khususnya dalam mengidentifikasi ada tidaknya suatu perintah komando
hingga terjadi penyerangan yang berakibat tewasnya korban warga sipil.
KontraS juga menemukan bukti-bukti dan saksi yang menyatakan ada
penyerangan oleh pasukan Marinir yang tengah melakukan pengamanan
penggarapan lahan areal Pusat Latihan Tempur TNI AL guna keperluan
aktifitas perusahaan PT Rajawali. Padahal ada sejumlah tanaman warga desa
setempat yang tak lama lagi hendak dipanen. Penyerangan itu dilakukan
melalu aksi penembakan terhadap warga sipil di desa Alastlogo pada 30 Juni
2007.
Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer hanya mencerminkan aspek kriminalitas
biasa dari tragedi penembakan di Alas Tlogo. Konstruksi dakwaan dan
tuntutan seperti ini dengan sendirinya akan menyulitkan pembuktian hukum
atas kesalahan pelaku dan tanggungjawab komando. Konstruksi hukum dari
dakwaan dan tuntutan juga menjauhkan dari dugaan awal bahwa penembakan
warga petani hingga tewas sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Aksi
kekerasan seperti ini pun bukan yang pertama kali, meski sebelumnya tak
sampai menewaskan korban, tebaran area korban termasuk korban yang tengah
hamil.
Menurut kami, penting untuk melihat tipologi kekerasan yang terjadi di Alas
Togo secara fair guna menempatkan perlakuan yang layak terhadap
pelanggaran hukum tersebut. Dalam hal ini mekanisme hukum yang ditempuh
seharusnya mekenisme pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam UU
Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Penghukuman tidak bisa semata dibebankan kepada prajurit lapangan. Terlebih
semua terdakwa dipersamakan begitu saja tanggungjawabnya, tanpa
memeriksa lebih jauh penangungjawab pasukan yang mengendalikan pasukan