menerobos%20jalan%20buntu

sewenang-wenang (arbitrary detention), dan sebagainya.33 Pendapat lainnya
menyatakan pelanggaran/kejahatan serius HAM mencakup segala pelanggaran
terhadap hak-hak yang dikategorikan sebagai non-derogable rights (hak yang tak
dapat dikurangi dan dibatasi dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi perang)
seperti yang diatur dalam Pasal 4(2) ICCPR, yaitu: hak atas hidup (Pasal 6); bebas
dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi (Pasal 7); bebas dari perbudakan dan
kerja paksa [Pasal 8 (paragraf 1 dan 2)]; bebas dari pemidanaan karena perjanjian
hutang piutang (Pasal 11); bebas dari berlakunya pemidanaan secara retroaktif (Pasal
15); hak atas pengakuan sebagai subjek hukum (Pasal 16); kebebasan berpikir,
berkeyakinan, dan beragama (Pasal 18). Sementara itu kejahatan serius di bawah
hukum internasional mencakup baik hukum HAM maupun hukum humaniter
internasional, yaitu; kejahatan genosida (genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan
(crimes against humanity), dan kejahatan perang (war crimes) seperti yang diatur
dalam Konvensi Jenewa (Geneva Convention) 1949 dan Protokol I 1977.34 Limitasi
sistem peradilan militer untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM juga sudah
menjadi kecenderungan umum di tingkat global.35
Untuk instrumen HAM yang secara eksplisit membatasi yurisdiksi peradilan militer
untuk mengadili para pelaku pelanggaran serius HAM ini adalah the Declaration on
the Protection of all Persons from Enforced Disappearances36 yang Pasal 16 paragraf
2-nya menyatakan:
24
“They shall be tried only by the competent ordinary courts in each State,
and not by any other special tribunal, in particular military courts.”
Sayangnya ketentuan ini tidak terdapat dikonvensi yang isunya serupa, yaitu
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance, 20 Desember 2006. Konvensi ini belum berlaku. Pasal 11 paragraf 3
hanya mengatur soal ketentuan umum yang tidak eksplisit mengarah pada limitasi
yurisdiksi peradilan militer untuk para pelaku tindak penghilangan paksa, yang isinya:
33 Louis Joinet, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals,
E/CN.4/Sub.2/2002/4, paragraf 28 dan 30.
34 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts of ILC, Pasal 2-3.
Daftar ini tidaklah final dan tertutup (exhausted) mengingat berbagai konvensi juga
menegaskan kewajiban negara untuk melakukan ‘remedies’ terhadap berbagai jenis kejahatan
(pelanggaran berat HAM). Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and
Reparation, Resolusi Majelis Umum PBB 60/147, 16 Desember 2005, paragraf 4-5. Lihat
Theo van Boven, Study Concerning the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation
for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms, 2 Juli 1993,
E/CN.4/Sub.2/1993/8, paragraf 8-13 dan paragraf 41.
35 Emmanuel Decaux, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals,
E/CN.4/Sub.2/2003/4, 27 Juni 2003, paragraf 40.
36 Resolusi Majelis Umum PBB 47/133, 18 Desember 1992.