menerobos%20jalan%20buntu

238
mendapat perlakuan istimewa saat berhadapan dengan proses hukum. Berbagai
bentuk penyangkalan dilakukan dengan menggunakan klaim politik sejarah,
celah hukum, dan kekuatan. Hal ini merupakan budaya kebal hukum yang sulit
dihapuskan, salah satunya karena UU Peradilan Militer tak kunjung direvisi.
Dalam banyak kasus, mekanisme peradilan militer menjadi alat peredam
gejolak publik, tanpa bisa memastikan adanya penghukuman. Proses promosi
jabatan strategis TNI kurang memperhatikan reputasi seseorang dari sudut
pandang HAM. Akibatnya terjadi situasi impunitas atas kekerasan militer yang
berlanjut dan ini membuktikan masih kuatnya pengaruh TNI dalam panggung
politik nasional.
Keempat, kesejahteraan prajurit hanya menjadi komoditas politik untuk
meminta kenaikan anggaran pertahanan bahkan meligitimasi praktek-praktek
yang menyimpang. Kesejahteraan prajurit tak kunjung berhasil diwujudkan
karena memang sejak awal tidak pernah ada upaya yang serius dari
pemerintahan saat itu yang mengajukan RUU TNI tanpa rumusan pasal
kesejahteraan prajurit. Padahal, kesejahteraan adalah masalah krusial karena
menyangkut profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. Dalih
keuntungan bisnis TNI demi meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas
prajurit, hanya dinikmati oleh segelintir elite TNI. Di sisi lain kasus
penyimpangan anggaran dalam bisnis TNI tampak pada hasil audit BPK
terhadap Yayasan Kartika Eka Paksi, kasus penyimpangan dana ASABRI,
bahkan baru-baru ini BPK menemukan penyalahgunaan aset-aset negara yang
dikelola TNI.
Kelima, profesionalitas TNI memang bisa dibangun lewat modernisasi
alutsista. Tapi pengembangan kebijakan pertahanan negara model ini berujung
pada kebutuhan anggaran yang tinggi. Pengembangan profesionalisme bisa
dilakukan lewat efisiensi organisasi berupa penghapusan Koter atau setidaknya
ada upaya merestrukturisasi Koter sebatas wilayah perbatasan dan pulau
terluar. Pengembangan arah profesionalisme juga harus berfokus pada tugas
pokok dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. Keterlibatan TNI dalam
politik, bisnis dan berbagai hal yang tidak masuk dalam kompetensi inti, hanya
menghabiskan sumber daya TNI dan menjauhkannya dari tugas pokoknya.
Salah satu prasyarat penting tentara profesional adalah penghormatan terhadap
kaidah-kaidah demokrasi dan hak asasi manusia.
Sebagai penutup, perlu disampaikan apresiasi atas segala pencapaian selama
dasawarsa reformasi TNI. Tapi untuk terus meningkatkan keberhasilan
reformasi TNI sampai tuntas maka Pemerintah dan DPR beserta semua
kalangan, perlu memperhatikan beberapa masalah di atas. Masalah yang paling
utama adalah perubahan paradigmatik dalam merumuskan kebijakan
pertahanan negara. Tantangan ke depan adalah seberapajauh paradigma tentara