menerobos%20jalan%20buntu

Lebih dari itu, segala kemajuan reformasi TNI belum sepenuhnya bisa
mengubah relasi-relasi eksternal secara signifikan, baik dengan komponen
rakyat maupun institusi negara lainnya.
Pertama, ukuran keberhasilan menghapuskan peran politik TNI tidak berhenti
pada hilangnya jumlah kursi TNI di DPR. Melainkan harus berlanjut pada
hilangnya dominasi militer dalam perumusan kebijakan politik negara. Meski
keberadaan TNI di parlemen berakhir pada tahun 2004, rumusan undangundang
tertentu seperti UU TNI dan UU KKR memperlihatkan kuatnya
pengaruh TNI. Dalam UU TNI, beberapa posisi lama TNI seperti keberadaan
koter dan fungsi kekaryaan masih dibenarkan. Sedangkan UU KKR yang
semula diharapkan sebagai medium penyelesaian kasus kejahatan masa lalu
dalam kerangka reformasi institusional TNI terbukti menjadi contoh produk
politik yang bermasalah, sehingga dibatalkan MK.
Beban paradigma ini membuat TNI mempertahankan struktur komando
teritorial AD - seperti Kodam, Korem, Kodim, Babinsa. Padahal, reformasi
1998 menuntut pencabutan dwifungsi ABRI; penghapusan peran sosial politik
dan penghapusan struktur Koter. Fraksi ABRI di parlemen telah ditinggalkan
pada tahun 2004, namun Koter terus dipertahankan. Keputusan ini menjauhkan
TNI dari kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan strategis
global yang mensyaratkan postur pertahanan ideal yang sesuai tantangan Abad
ke-21, yakni tidak bertumpu pada pertahanan darat, melainkan teknologi dan
sistem pertahanan yang terpadu antara matra darat, udara dan laut. Dalam hal
ini agenda mendesak reformasi TNI harus diarahkan pada agenda besar
reformasi sistem keamanan, dengan terlebih dahulu membentuk Dewan
Pertahanan Nasional (DPN) yang entah kenapa belum terbentuk. DPN
dibutuhkan untuk mensinergikan seluruh kerangka kebijakan keamanan
dengan kebijakan di sektor lainnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan
dan kemakmuran masyarakat. Badan inilah yang seharusnya menjadi medium
semua aktor untuk secara bersama merumuskan arah kebijakan pertahanan.
Kedua, regulasi politik berhasil merumuskan larangan bagi TNI untuk
berbisnis. Namun pelaksanaanya menunjukkan negara lamban dalam
mengambilalih aset bisnis TNI. Di tengah kelambanan itu, negara membiarkan
praktik-praktik bisnis tetap berjalan, bahkan tak menghentikan pengalihan aset
bisnis TNI ke tangan swasta. Banyak aset negara yang dipakai TNI terindikasi
telah disalahgunakan untuk tujuan yang melawan hukum.
Ketiga, penundaan revisi UU Peradilah Militer membuat akuntabilitas publik
TNI di muka hukum tetap rendah. Anggota TNI dan para purnawirawan masih
237