menerobos%20jalan%20buntu

236
Satu Dekade:
Keberhasilan Reformasi TNI Terbebani Paradigma Orde Baru
(1998-2008)
Pada 5 Oktober 2007, saat memperingati Hari Ulang Tahun ke-62 TNI di
Mabes TNI Cilangkap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
mengungkapkan “Tahun depan, laporkanlah kepada rakyat Indonesia apaapa
yang telah TNI capai dalam reformasi internal sepuluh tahun pertama.”
Presiden kembali mengingatkan perlunya evaluasi pencapaian reformasi
internal TNI saat membuka Seminar Nasional yang diadakan Sekolah Staf
Komando Angkatan Darat (SESKOAD) bertajuk “Pertahanan Negara
Republik Indonesia Abad ke-21” di Bandung, September lalu. Presiden SBY
menyatakan, pengembangan postur TNI diarahkan pada kekuatan minimum
esensial (minimum esential force). Kini, TNI tengah menyusun laporan
pencapaian reformasi internal selama 10 tahun dan akan dipublikasikan dalam
waktu dekat. Bagaimana isi laporan itu nantinya? Bagaimana pula kira-kira
reaksi dari Presiden maupun publik secara umum atas isi laporan itu?
Dalam amanat peringatan HUT TNI ke-63, Panglima TNI Jenderal Djoko
Santoso telah melaporkan secara singkat jalannya lima agenda reformasi
internal TNI; Netralitas TNI dalam Politik; Penghentian TNI dari Bisnis;
Peradilan Militer; Kesejahteraan Prajurit; Profesionalisme. Agenda ke-1 dan
ke-5 telah dinyatakan tuntas, sementara tiga agenda lainnya dikatakan
merupakan kewenangan pembuat kebijakan otoritas sipil. Bagaimana paparan
detail mengenai lima hal ini, banyak pihak menunggu laporan resmi TNI.
Meski demikian, tak ada salahnya untuk mempublikasikan naskah singkat ini
terlebih dahulu sebagai pandangan dari sebagian kecil komponen rakyat atas
jalannya reformasi TNI. Berdasarkan lima agenda inilah laporan evaluasi ini
mengukur perkembangan reformasi internal TNI selama 10 tahun.
Harapannya, agar diperoleh gambaran yang seimbang sekaligus sebagai
masukan bagi laporan evaluasi versi TNI ke depan.
Laporan evaluasi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan reformasi TNI adalah
keberhasilan normatif. Pelaksanaan norma-norma reformasi itu baru
seperempat perjalanan. Penyebabnya adalah reformasi TNI masih terbebani
oleh paradigma Orde Baru yang berkaitan dengan pertarungan politik domestik
1960an dan ancaman komunisme dalam konteks perang dingin. Hal ini
tercermin di berbagai dokumen dan fakta yang ditemukan di lapangan,
termasuk Buku Putih Pertahanan 2008. Persepsi yang dominan selama 10
tahun masih memandang ancaman dari dalam negeri dan hal ini telah
menghambat arah transformasi organisasi TNI kearah yang lebih profesional.