menerobos%20jalan%20buntu

umum. Di negara-negara demokrasi, tindak pidana makar merupakan yuridiksi
penuh dari peradilan umum meski peristiwanya melibatkan sejumlah anggota
militer.
Kami juga melihat, persoalan kedudukan polisi militer dijadikan pemerintah
untuk mengganjal yuridiksi peradilan umum berkait dengan tidak pidana
umum. DPR sebagai pembuat undang-undang harus secara tegas melihat
persoalan kendala psikologis tidak dapat dijadikan alasan dalam upaya
penegakan hukum. Bagaimanapun juga Kepolisian Negara RI merupakan aktor
utama pada sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system) dalam
penyelidikan tindak pidana umum dan bukan polisi militer. Sehingga
menempatkan polisi militer ke dalam sistem peradilan pidana menjadikan
mereka seakan-akan memiliki yuridiksi dalam peradilan umum dan berakhir
pada kekacauan penerapan hukum acara pidana.
Berdasarkan hal tersebut, Kami para pembela HAM indonesia yang peduli
terhadap reformasi sektor keamanan menyatakan mendukung penuh upaya
DPR melalui Pansus Peradilan Militer untuk terbentuknya peradilan militer
yang menjunjung tinggi hukum dan HAM di Indonesia. Kami juga mendesak
kepada Pansus DPR untuk tidak terjebak dengan permainan tarik ulur
pemerintah sehingga pembahasan RUU tersebut tertunda hingga pemilu
legislatif dan menjadikan semua kerja-kerja yang dilakukan Pansus kembali ke
titik nol.
Jakarta, 19 Desember 2008
IMPARSIAL, INFID, ELSAM, IDSPS, Federasi KontraS, KontraS, P2D,
PRAXIS
5. 13 Oktober 2008
235