menerobos%20jalan%20buntu

234
Untuk itu, kami mendesak DPR untuk segera menyelesaikan RUU ini dengan
mendasarkan diri pada konstitusi dan rule of law. Reformasi peradilan militer
adalah pertarungan serta ujian bagi reformasi sektor keamanan Indonesia,
mengingat implikasi yang cukup signifikan jika DPR kemudian gagal
melakukannya dalam periode ini.
Jakarta, 2 Juli 2009
IMPARSIAL, IDSPS, PBHI, SETARA Institute, KONTRAS, YLBHI, AJMI
Aceh, HRWG, FEDERASI KONTRAS, PRAXIS, LBH Jakarta, INFID
4. 19 Desember 2008
“Pansus Peradilan Militer Jangan Terjebak Permainan Pemerintah”
Sudah tiga tahun lebih RUU Perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer yang dilakukan oleh DPR dengan Pemerintah yang
diwakili oleh Departemen Pertahanan. Akan tetapi hingga saat ini belum
terlihat tanda-tanda akan selesainya pembahasan tersebut meski hal-hal yang
sifatnya prinsipil seperti pemberlakuan yuridiksi peradilan umum kepada
anggota TNI yang melakukan kejahatan tindak pidana umum telah
mendapatkan kepastian.
Kami memandang adanya upaya tarik ulur waktu pembahasan yang dilakukan
Pemerintah dengan mempermasalahkan hal-hal yang telah menjadi prinsip dari
sebuah peradilan untuk militer. Upaya tarik ulur yang dilakukan pemerintah di
antaranya, seperti perluasan pemeriksaan koneksitas terhadap warga sipil serta
tugas dan fungsi dan kedudukan polisi militer dalam memeriksa tindak pidana
umum.
Perluasan yuridiksi peradilan militer terhadap warga sipil dalam kaitannya
dengan pemeriksaan koneksitas merupakan pembuktian bahwa peradilan
militer merupakan peradilan superior ketimbang peradilan umum yang
memiliki yuridiksi yang lebih luas. Dampak yang terjadi adalah peradilan
militer akan menikmati kedudukannya yang luar biasa dalam hal-hal berkait
dengan tindak pidana makar yang sebenarnya berada dalam wilayah peradilan