menerobos%20jalan%20buntu

3. 2 Juli 2009
DPR Segera Selesaikan RUU Amandemen Peradilan Militer
Salah satu prasarat dalam melaksanakan reformasi sektor keamanan adalam
menciptakan good governance di sektor keamanan serta tertatanya peraturan
perundang-undangan berdasarkan rule of law. Akan tetapi hal ini tidak
ditemukan dalam pembahasan RUU Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer yang telah memakan waktu hampir empat tahun. Hal
ini disebabkan oleh sikap pemerintah yang diwakili oleh Departemen
Perahanan yang selalu mengahangi upaya reformasi peradilan militer.
Hingga saat ini di mana telah terbentuk Panitia Sinkronisasi RUU oleh DPR
dan Pemerintah, permasalahan-permasalahan yang bersifat signifikan seperti
keterlibatan Polisi Militer dalam penyidikan tindak pidana umum serta
pelaksanaan putusan masih merupakan ganjalan yang sengaja dilakukan oleh
pemerintah. Keterlibatan polisi militer akan merusak sistem peradilan pidana
(integrated criminal justice system) yang telah diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kami juga mengingatkan bahwa cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah
jelas merupakan bentuk penghalangan terhadap perbaikan sistem peradilan
militer yang selama ini telah terbukti menjadi sarana impunitas dari militer.
Selain itu alasan-alasan yang diajukan oleh pemerintah tidak hanya
berpengaruh pada reformasi sektor keamanan saja tetapi merendahkan
kewenangan kekuasaan kehakiman yang pada dasarnya termasuk dalam
kekuasaan sipil.
Kami juga mengingatkan DPR bahwa RUU ini haruslah diselesaikan sesegera
mungkin, mengingat batasan waktu kerja DPR periode 2004-2009 adalah 30
september 2009. Selain itu dalam pembahasan rancangan legislasi, DPR telang
mengadopsi prinsip non-carry over, yaitu tidak melimpahkan RUU ini pada
DPR periode berikutnya. Adalah benar setiap pembahasan rancangan legislasi
dilakukan secara bersama antara DPR dengan pemerintah. Akan tetapi DPR
memiliki kewenangan penuh mengingat kewenangan selaku pembuat undangundang.
Artinya DPR sudah secara jelas membaca gelagat niat tidak baik dari
pemerintah dalam mereformasi peradilan militer.
233