menerobos%20jalan%20buntu

232
2000). Lebih jauh, pelibatan TNI dalam tindak terorisme tidak dilengkapi
dengan reformasi dibidang lain, seperti reformasi peradilan militer. Khawatir,
jika personil militer terlibat tindakan yang sewenang-wenang dalam
penanggulangan terorisme, mekanisme hukum yang ditempuh masih
menggunakan mekanisme peradilan militer lama (UU no. 31/ 1997) yang tidak
kredibel dan berujung pada impunitas (kejahatan tanpa hukuman).
Menonjolnya fungsi teritorial TNI sekarang ini mengindikasikan belum adanya
kemauan TNI untuk menjadi suatu kekuatan perang yang profesional di abad
perang modern. Komando territorial kurang berkorelasi langsung dengan
pertahanan negara dalam menghadapi ancaman serangan dari luar, sehingga ke
depan segera dilakukan audit terhadap struktur, jumlah, penyebaran dan
penggunaan Alusista TNI.
Tersendat-sendatnya proses pelaksanaan reformasi TNI di masa lima tahun ini
pertama-tama dan utama lebih disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan sipil
dalam mendorong jalannya proses reformasi TNI. Kelemahan itu terlihat dari
minimnya kemauan politik para pemimpin sipil dan lemahnya SDM di
parlemen dalam memahami masalah-masalah yang terkait dengan bidang
pertahanan dan keamanan.
Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, maju mundurnya arah
proses reformasi tentunya sangat tergantung dari visi para pemimpin politik,
mengingat sebagai alat pertahanan Negara TNI patuh dan tunduk pada otoritas
politik (supremasi sipil). Dengan demikian, arah proses reformasi TNI kedepan
juga sangat tergantung dari political will dan good will pemerintahan kedepan.
Jakarta, 4 Oktober 2009
Haris Azhar (KontraS), Al A’raf (Imparsial) dan Andi K Yuwono
(Perkumpulan Praxis)