menerobos%20jalan%20buntu

230
pihak pemerintah –lewat Dephan- untuk tetap memberikan kewenangan
penyelidikan dan penyidikan kepada pihak militer dan bukan kepada Polri. Hal
ini sungguh ironis mengingat berbagai pihak (institusi sipil) sudah memiliki
posisi yang jelas untuk mereformasi secara institusional sistem peradilan
militer berdasarkan prinsip demokratik. Hampir semua fraksi dalam Pansus
Peradilan Militer sudah menyetujui ketentuan adanya akuntabilitas eksternal
(perangkat penegak hukum dari luar militer) bagi suatu
pelanggaran/kejahatan/tindak pidana umum yang dilakukan seorang personel
TNI. Bahkan pihak Polri dan Kejaksaan Agung dalam Rapat Dengar Pendapat
Umum dengan para anggota Pansus di DPR sudah menyatakan kesiapannya
untuk melakukan fungsi penyelidik dan penyidikan (Polri) dan penuntutan
(Kejaksaan Agung). Alasan pihak Dephan dan TNI bahwa institusi sipil belum
siap untuk menghadapi personel militer dalam proses penegakan hukum jelas
bentuk insubordinasi terhadap tata supremasi sipil. Memberikan kewenangan
penyidikan tetap kepada pihak militer jelas menyalahi prinsip asas
imparsialitas dan independensi suatu sistem peradilan serta menyimpang dari
system hokum yang berlaku.
Menunda penuntasan reformasi sistem peradilan militer jelas menjadi
hambatan bagi upaya mencari format keadilan yang otentik mengingat selama
ini benteng impunitas begitu tebal bagi segelintir orang (anggota TNI). Selain
itu, jelas penundaan reformasi sistem peradilan militer ini merupakan
pelanggaran terhadap mandat undang-undang.
DPR periode 2009-2014 hendaknya menetapkan UU ini salah satu menjadi
prioritas utama dengan memasukkan dalam agenda prolegnas. Langkahlangkah
maju dalam pembahasan sebelumnya harus ditindaklanjuti dengan
mengambil keputusan atas kebuntuan pembahasan kewenangan yurisdiksi
dalam kewenangan penuntutuan, dengan mendasarkan diri pada ketertundukan
reformasi militer serta ketaatan terhadap system pidana terpadu (criminal
justice system)
Kedua, Restrukturisasi bisnis militer
Pasal 76 dari undang-undang no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
menyatakan: "Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-