menerobos%20jalan%20buntu

penting untuk melakukan evaluasi eksistensi TNi dimasa transisi politik
Indonesia dan terutama dalam menjelang bekerjanya Pemerintahan dan DPR
baru hasil pemilu 2009. dilain sisi, kami prihatin dengan sejumlah ketidak
tercapaian agenda reformasi TNI sebagaimana yang diamanantkan oleh
Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undangundang
no. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Agenda-agenda
tersebut berupa; reformasi Peradilan Militer yang tak kunjung tuntas, proses
pegambilalihan bisnis militer yang tidak menyentuh seluruh persoalan yang
melingkupinya dan peruses restrukturisasi koter serta pertanggung jawaban
anggota TNI terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu. Oleh
karenanya ada sejumlah hal yang layak kami sampaikan sebagai focus
evaluasi;
Pertama, Reformasi Peradilan Militer
Tahun 2009 ini merupakan batas akhir dari periode administrasi pemerintahan
dan parlemen untuk menyempurnakan salah satu agenda reformasi sektor
militer (TNI), yaitu revisi sistem peradilan militer. Hal ini sudah dimandatkan
lewat Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. VII tahun
2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara
Republik Indonesia, pada Pasal 3(4). dan UU No. 34/2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia Pasal 65 ayat (2). Selama ini, sistem lama yang memiliki
juridiksi untuk mengadili personel militer untuk tindak pelanggaran/kejahatan
apa pun –baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum- merupakan
salah satu sumber praktek impunitas. Sayangnya hingga berakhirnya periode
pemerintahan dan parlemen 2004-2009, revisi tersebut belum terjadi.
Lebih mengkhawatirkan lagi, selama Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pihak Departemen Pertahanan
(Dephan) dan TNI justru menggugat mandat TAP MPR VII/2000 –yang
menurut mereka sudah tidak berlaku lagi- dan menyatakan Pasal 65 (2) UU
No. 34/2004 tentang perubahan juridiksi peradilan militer sebagai sesuatu yang
dipaksakan. Jelas ini merupakan sikap politik yang bertentangan dengan
agenda reformasi demokratik dari suatu supremasi sipil.
Satu ganjalan utama reformasi sistem peradilan militer adalah bersikerasnya
229