menerobos%20jalan%20buntu

akuntabilitas TNI. Masalah ini kian mempertebal tembok impunitas institusi TNI.
Kebuntuan pembahasan dalam Pansus DPR periode 2004-2009 tidak bisa
menghalangi urgnsi pembahasan terhadap revisi RUU Peradilan Militer di tahun
2010.
Kami meminta Komisi III DPR RI untuk segera melakukan re-orientasi terhadap draf
dan menindak lanjuti pembahasan rencana perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer yang telah dikerjakan oleh Pansus sebelumnya.
2. Revisi terhadap RUU Komisi Kebenaran
Mekanisme Komisi Kebenaran merupakan salah satu mandat dari TAP MPR
No.V/MPR/2000 tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional dan UU No. 26 tahun
2000 tentang Pengadilan HAM. Mekanisme ini merupakan mekanisme komplementer
terhadap Pengadilan HAM yang saat ini berlaku. Ketidakjelasan penyelesaian kasuskasus
pelanggaran HAM masa lalu – selain kasus-kasus yang telah diselidiki oleh
Komnas HAM – menjadi urgensi pemberlakuan RUU ini. Apalagi mekanisme ini
juga telah menjadi mandat dari UU tentang Pemerintahan Aceh dan UU Otonomi
Khusus Papua. Komisi Kebenaran yang mengarusutamakan nilai dan prinsip HAM,
khususnya pemenuhan hak terhadap korban ini tidak bisa ditunda lagi.
Kami meminta Pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM untuk
memperhatikan aspirasi korban pelanggaran HAM, khususnya di wilayah Aceh dan
Papua dalam draft RUU KKR yang baru. Revisi ini tidak boleh mengulang kesalahan
UU KKR yang lama yang justru membatasi hak-hak korban yang paling prinsipil.
3. Pengesahan Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa
Keluarga korban penghilangan paksa adalah pihak yang paling sulit posisinya. Selain
harus menanti ketidakjelasan atas keberadaan dan nasib korban, mereka juga harus
bergelut dengan persoalan kekininan, berupa administrasi kependudukan yang tidak
jelas dalam sistem kenegaraan. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengesahkan
konvensi penghilangan orang secara paksa, seperti dinyatakan Menteri Hukum dan
HAM dalam Forum Petinggi Negara dalam Dewan HAM PBB tahun 2006.
Komitmen ini juga ditegaskan dalam pertemuan-pertemuan korban pelanggaran HAM
dengan Komnas HAM, Departemen Luar Negeri dan Departemen Hukum dan HAM
sendiri. Di penghujung masa DPR periode 2004-2009, Pansus Orang Hilang DPR RI
227