menerobos%20jalan%20buntu

222
1968 SK No Kep/B/161/1968, badan peradilan di lingkungan
kepolisian dapat mengadili dalam tingkat tantama, bintara dan
perwira angkatan Kepolisian RI.
1970 UU 14/1970 menyatukan pengadilan terakhir seluruh
pengadilan yang ada kepada Mahkamah Agung, yang mana
mengadili di tingkat kasasi untuk setiap pengadilan.
1988 UU No 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI dan ketentuan yang
mengatur kekuasaan pengadilan militer pertempuran yang
memeriksa dan memutus perkara pidana untuk tingkat pertama
dan terakhir yang diatur dalam UU Peradilan Militer.
1997 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mengatur
segala yang berkaitan dengan proses hukum acara pidana dan
hukum acara gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap
seseorang atau lebih anggota militer yang melakukan
pelanggaran hukum pidana, menimbulkan sengketa keputusan
militer. Undang-undang ini dipakai hingga sekarang dengan
dasar pertimbangan yaitu: UUD 1945 dan amandemen III, UU
No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 2
Tahun 2002 tentang Polri, UU No 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara, UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia.
1998 Pengadilan Militer kasus Trisakti dimulai di Mahmil 11-08
Jakarta dengan terdakwa Lettu Polisi Agustri Heryanto dan
Letda Pol Pariyo.
1999
Munculnya UU 35/1999, Mahkamah Agung sepenuhnya
sebagai pemutus, wewenang Menteri Pertahanan dihilangkan.
Pengadilan Militer dalam Mahmilti II Jakarta memutuskan 11
orang anggota Tim Mawar yang diduga melakukan penculikan
dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/1998 dengan tuntutan
kejahatan perampasan kemerdekaan secara bersama-sama;
Letjen TNI AD Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas aktif
militer, Mayjen TNI AD Muchdi Purwopranjono diberhentikan
dari jabatan sebagai Danjen Kopassus.
Pada tingkat banding, sanksi hukum berupa pemecatan dari
dinas kemiliteran kepada tujuh anggota Tim Mawar bahkan ada
yang mendapat promosi jabatan strategis militer.
Enam terdakwa kasus Trisakti dihukum 2 hingga 10 bulan.