menerobos%20jalan%20buntu

diperlukan untuk menentukan bisa tidaknya suatu ekstradisi seorang tersangka
dilakukan.26 Problem lainnya adalah memasukkan suatu tindak pelanggaran militer
dalam konteks kerja (operasi) pasukan perdamaian (peacekeeping operations).
Sayangnya konvensi ini tidak mendefinisikan atau memberikan suatu daftar tindak
pelanggaran pidana militer. Dalam studinya tentang peradilan militer, ahli PBB Mr.
Emmanuel Decaux menyarankan agar Kitab Hukum Pidana Militer (code of military
justice) dievaluasi lewat suatu periode reguler secara sistematik agar tidak terjadi
tumpang tindih antara KUHP militer dengan KUHP umum.27
Ketentuan lain yang menegaskan soal yurisdiksi eksklusif peradilan militer atas
pelanggaran pidana militer dikembangkan oleh suatu instrumen yang bersifat nonbinding,
yaitu “Singhvi Declaration” yang merupakan draf deklarasi para ahli dalam
mengelaborasi prinsip independensi dan imparsialitas para hakim, juri, pengacara, dan
alat perlengkapan persidangan lainnya. Pada Pasal 5 dari Singhvi Declaration tersebut
dinyatakan bahwa:
22
“(f) The juridisdiction of military tribunals shall be confined to military
offences. There shall always be a right of appeal from such tribunals to a
legally qualified appellate court or tribunal or a remedy by way of an
application for annulment.”28
Di tengah-tengah kabur dan luasnya definisi pelanggaran pidana militer, terdapat satu
isu HAM yang menjadi problematik. Isu penolakan wajib militer berdasarkan suatu
keyakinan (conscientious objection to military service) memunculkan pertanyaan
apakah menjadi cakupan yurisdiksi peradilan militer atau tidak. Sejauh ini ada
kecenderungan bahwa praktik penolakan wajib militer berdasarkan suatu keyakinan
dianggap sebagai salah satu bentuk manifestasi dari hak atas keyakinan, pikiran, dan
beragama seperti yang diatur oleh Pasal 18 ICCPR29 dan karena itu tak bisa dipidana.
Meski terdapat praktik-praktik di tingkat nasional yang mengafirmasi penolakan
26 Pasal 4 dari European Convention on Extradition 1957 menyatakan: “Extradition for
offences under military law which are not offences under ordinary criminal law is excluded
from the application of this Convention.”
27 Emmanuel Decaux, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals,
E/CN.4/Sub.2/2006/58, 13 Januari 2006, Prinsip No. 20; Evaluasi atas Kitab Pidana Militer,
Paragraf 64-66.
28 Singhvi Declaration, E/CN.4/Sub.2/1988/20/Add.1 and Add.1/Corr.1). Meskipun Singhvi
Declaration ini tidak diadopsi, dalam resolusinya (1989/32) Komisi HAM PBB mengajak
kepada seluruh pemerintah untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip dari draf deklarasi ini.
Sebelumnya dalam World Conference on the Independence of Justice di Montreal, Kanada
pada Juni 1983 dihasilkan kesimpulan yang sama [the Universal Declaration on the
Independence of Justice (E/CN.4/Sub.2/1985/18/Add.6, Annex IV, paragraf 20].
29 Human Rights Committee, General Comment No 22 (The Right to Freedom of Thought,
Conscience and Religion), 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, Paragraf 11.