menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
diputuskan oleh kantongerecht bisa diajukan pada kamar militer di arrondissementsrechtbank di Arnhem. Sementara banding atas putusan pertama dari arrondissementsrechtbank di Arnhem bisa dibawa ke hadapan kamar militer Gerechtshof di Arnhem. Pada tingkat kasasi Hoge Raad mengurus semua jenis kasus militer. Kasus kriminal pada kantongerecht dan arrondisementsrechtbank (yang disebut terakhir berkaitan dengan tingkat keseriusan pelanggaran) akan diurus oleh hanya satu hakim. Hakimnya selalu warga sipil. Dalam kasus pelanggaran kriminal militer serius, maka akan diurus oleh kamar militer dari arrondisementsrechtbank berisikan tiga anggota: dua hakim sipil dan satu anggota militer. Hal yang sama berlaku untuk Gerechtshof. Sementara Hoge Raad tidak memiliki anggota militer. xxxiii Prosedur legal Undang undang acara pidana umum, Wetboek van Strafvordering diterapkan pada kasus kasus militer, kecuali jika WMS berbeda dengannya. xxxiii Berkaitan dengan investigasi pelanggaran kriminal oleh prajurit, Koninklijke Marechaussee bertanggungjawab untuk tugas pemolisian angkatan bersenjata dengan tugas penyelidikan. Jika penuntut umum (Officier van Justitie) melihatnya perlu untuk melakukan penuntutan dalam sebuah kasus, maka akan ada pemeriksaan pendahuluan dibawah kepala rechter-commissaris, yang dalam urusan pidana militer, harus anggota dari kamar militer. Juga anggota militer dari kamar militer bisa menjadi rechter-commissaris jika penyelidikan berjalan seluruhnya atau sebagian di luar Belanda, atau jika presiden kamar (hakim sipil) memandangnya perlu untuk melakukan penyelidikan oleh anggota militer. Prajurit yang bertindak sebagai rechtercommissaris tidak memiliki kekuasaan yang biasa dimiliki seorang hakim, karena ia bukan anggota yudisial (lihat Pasal 29 (2) WMS). Misalnya ia tidak memiliki kekuasaan untuk memerintahkan (sementara) deprivasi kebebasan seseorang. Seorang tersangka pelanggaran pidana militer bisa dibantu oleh pengacara namun juga bisa oleh seorang perwira militer. Pilihan terakhir tidak ada dalam tingkat kasasi di Hoge Raad, karena perwira tidak bisa bertindak sebagai penasihat hukum. Penuntut umum yang kompeten adalah Officier van Justitie di Arnhem yang sipil. Karena pada dasarnya kasus kasus militer dikonsentrasikan pada pengadilan di Arnhem dan Officier van Justitie di Arnhem memiliki tugas untuk menuntut tersangka militer. 218 Pengadilan Militer di India Manual hukum dan peraturan militer mengatur aturan dan prosedur untuk investigasi, penuntutan dan penghukuman atas pelanggaran dan kejahatan militer di dalam
kesatuan angkatan bersenjata. Sedangkan aturan-aturan yang mendasar terdapat dalam konstitusi India (the Army Act of 1954, the Air Force Act of 1950, and the Navy Act of 1957). Angkatan darat dan angkatan udara memiliki 3 jenis pengadilan. Pertama, dalam hal memberikan perintah, terdapat pengadilan jenderal/petinggi yang menyelenggarakan pengadilan darurat. Kedua, Pengadilan distrik dan ketiga adalah pengadilan umum yang cepat. Ada satu tambahan pengadilan, yaitu, pengadilan cepat. Pengadilan yang terakhir ini dipimpin oleh komandan lokal dengan kekuasaan yang mirip dengan angkatan bersenjata Amerika Serikat dalam memberikan penghukuman non judicial. Sementara angkatan laut menggunakan pengadilan umum yang menyelenggarakan pengadilan darurat sebagai tambahan atas penghukuman yang bias diberikan oleh komandan dalam kesatuan angkatan laut. Pengadilan darurat bisa dilaksanakan oleh perdana menteri, menteri pertahanan, kepala staf dari kesatuan yang sedang bermasalah atau pejabat lain yang setara dengan menteri atau kepala staf. Selain itu terdapat saluran untuk banding dan peninjauan hukum meskipun prosedur masing-masing kesatuan berbeda. Anggota angkatan bersenjata tetap terikat secara bersamaan antara pengadilan atau aturan sipil maupun militer. Namun, pengadilan sipil tetap diprioritaskan dibanding pengadilan militer dalam kasus-kasus tertentu. Dengan persetujuan dari pemerintah, seseorang yang dihukum atau diputus bebas oleh pengadilan darurat dapat membawa kasusnya ke pengadilan umum atas kasus yang sama dan bukti yang sama. Menariknya, sekali dibawa ke pengadilan umum (sipil) kasusnya tidak bisa dibawa ke pengadilan militer. Ketiga angkatan bersenjata di India memiliki departemen kehakiman yang relatif bebas dan independen dalam menjalankan tugas-tugasnya dari bagian-bagian lain. Pengadilan Militer di Jerman Anggota angkatan bersenjata Jerman merupakan bagian dari hukum pidana Jerman dan bisa diadili atas kejahatan yang sama dengan sipil di pengadilan umum/sipil. Tidak ada fasilitas penghukuman tersendiri di dalam militer. Pemenjaraan dilakukan penjara sipil. Sebaliknya anggota angkatan bersenjata menikmati hak sipil dan kebebasan yang sama dengan warga Negara sipil lainnya. Bahkan mereka diperbolehkan untuk ikut aktif dalam keidupan politik, menjadi anggota partai politik, dan menjadi anggota organisasi pekerja atau asosiasi profesi. Beberapa usaha dapat 219
- Page 167 and 168: 2. Pembedaan situasi krisis 29. Ter
- Page 169 and 170: diperkenankan adanya pengurangan, d
- Page 171 and 172: 39. Setidaknya, seperti dinyatakan
- Page 173 and 174: seluruh atau sebagian anggota penga
- Page 175 and 176: 48. Prinsip-prinsip ini secara jela
- Page 177 and 178: (di mana pada tahun 1996 mempertany
- Page 179 and 180: B. Organisasi pengadilan militer 57
- Page 181 and 182: kriminal biasa. Review konstitusion
- Page 183 and 184: hadapan pengadilan militer serta se
- Page 185 and 186: III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 71.
- Page 187 and 188: REKOMENDASI Nº. 1 Tidak adanya kom
- Page 189 and 190: REKOMENDASI Nº. 6 Publisitas pemer
- Page 191 and 192: (b) Sebaliknya, pelanggaran yang di
- Page 193 and 194: Lihat laporan Kevin McNamara, “Ha
- Page 195 and 196: Juga menegaskan bahwa setiap orang
- Page 197 and 198: RANCANGAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURA
- Page 199 and 200: internasional tidak diterapkan. Seb
- Page 201 and 202: kondisi yang mendasarinya harus men
- Page 203 and 204: Pasal 40 dan 37 (d) dari Konvensi H
- Page 205 and 206: orang yang diadili atas pelanggaran
- Page 207 and 208: Prinsip No 11 Rezim penjara militer
- Page 209 and 210: dari investigasi awal hingga ke pen
- Page 211 and 212: pengadilan, serta harus dijamin sem
- Page 213 and 214: (c) Memiliki akses pada pemulihan y
- Page 215 and 216: Hukum internasional menerapkan atur
- Page 217: PRAKTIK-PRAKTIK PERADILAN PIDANA MI
- Page 221 and 222: Kronik Perkembangan Peradilan Milit
- Page 223 and 224: 2000 Mahmil 1-04 Semanggi II untuk
- Page 225 and 226: 2007 2008 2009 Rapat internal IX, D
- Page 227 and 228: akuntabilitas TNI. Masalah ini kian
- Page 229 and 230: penting untuk melakukan evaluasi ek
- Page 231 and 232: undang ini [pada bulan September 20
- Page 233 and 234: 3. 2 Juli 2009 DPR Segera Selesaika
- Page 235 and 236: umum. Di negara-negara demokrasi, t
- Page 237 and 238: Lebih dari itu, segala kemajuan ref
- Page 239 and 240: akyat dalam konteks perang gerilya
- Page 241 and 242: terdakwa tersebut. Oleh karena itu
- Page 243 and 244: Pemerintah agar memberikan hak atas
- Page 245 and 246: 1. Bahwa peristiwa penembakan terha
- Page 247 and 248: 1. Mendesak Menteri Pertahanan untu
- Page 249 and 250: 9. 19 Februari 2008 TNI HARUS TUNDU
- Page 251 and 252: Delapan Tahun Tragedi 28 September
- Page 253 and 254: Rizal dan Saidatul Fitria layak dis
- Page 255 and 256: Demikian hal ini disampaikan Terima
- Page 257 and 258: Lampiran: Putusan perkara No. PUT.2
- Page 259 and 260: keamanan di Indonesia. Karena bagai
- Page 261 and 262: penegakan HAM dan demokrasi pemerin
- Page 263 and 264: sikap yang jelas terhadap tindak la
- Page 265 and 266: Kepala Bidang Operasional Kepala Bi
- Page 267 and 268: pada masa darurat militer, serta pe
kesatuan angkatan bersenjata. Sedangkan aturan-aturan yang mendasar terdapat dalam<br />
konstitusi India (the Army Act of 1954, the Air Force Act of 1950, and the Navy Act<br />
of 1957).<br />
Angkatan darat dan angkatan udara memiliki 3 jenis pengadilan. Pertama, dalam hal<br />
memberikan perintah, terdapat pengadilan jenderal/petinggi yang menyelenggarakan<br />
pengadilan darurat. Kedua, Pengadilan distrik dan ketiga adalah pengadilan umum<br />
yang cepat. Ada satu tambahan pengadilan, yaitu, pengadilan cepat. Pengadilan yang<br />
terakhir ini dipimpin oleh komandan lokal dengan kekuasaan yang mirip dengan<br />
angkatan bersenjata Amerika Serikat dalam memberikan penghukuman non judicial.<br />
Sementara angkatan laut menggunakan pengadilan umum yang menyelenggarakan<br />
pengadilan darurat sebagai tambahan atas penghukuman yang bias diberikan oleh<br />
komandan dalam kesatuan angkatan laut.<br />
Pengadilan darurat bisa dilaksanakan oleh perdana menteri, menteri pertahanan,<br />
kepala staf dari kesatuan yang sedang bermasalah atau pejabat lain yang setara<br />
dengan menteri atau kepala staf. Selain itu terdapat saluran untuk banding dan<br />
peninjauan hukum meskipun prosedur masing-masing kesatuan berbeda.<br />
Anggota angkatan bersenjata tetap terikat secara bersamaan antara pengadilan atau<br />
aturan sipil maupun militer. Namun, pengadilan sipil tetap diprioritaskan dibanding<br />
pengadilan militer dalam kasus-kasus tertentu. Dengan persetujuan dari pemerintah,<br />
seseorang yang dihukum atau diputus bebas oleh pengadilan darurat dapat membawa<br />
kasusnya ke pengadilan umum atas kasus yang sama dan bukti yang sama.<br />
Menariknya, sekali dibawa ke pengadilan umum (sipil) kasusnya tidak bisa dibawa ke<br />
pengadilan militer.<br />
Ketiga angkatan bersenjata di India memiliki departemen kehakiman yang relatif<br />
bebas dan independen dalam menjalankan tugas-tugasnya dari bagian-bagian lain.<br />
Pengadilan Militer di Jerman<br />
Anggota angkatan bersenjata Jerman merupakan bagian dari hukum pidana Jerman<br />
dan bisa diadili atas kejahatan yang sama dengan sipil di pengadilan umum/sipil.<br />
Tidak ada fasilitas penghukuman tersendiri di dalam militer. Pemenjaraan dilakukan<br />
penjara sipil. Sebaliknya anggota angkatan bersenjata menikmati hak sipil dan<br />
kebebasan yang sama dengan warga Negara sipil lainnya. Bahkan mereka<br />
diperbolehkan untuk ikut aktif dalam keidupan politik, menjadi anggota partai politik,<br />
dan menjadi anggota organisasi pekerja atau asosiasi profesi. Beberapa usaha dapat<br />
219
Change language