menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
yang sama harus diterapkan pada penolak secara sadar pada sidang soal desersi dalam pengadilan militer. 216 Prinsip No 20 Tinjauan atas kode keadilan militer Kode keadilan militer harus menjadi subjek peninjauan sistematik secara periodik, dilakukan secara independen dan transparan, sehingga menjamin otoritas peradilan militer sesuai dengan kebutuhan fungsional, tanpa bersilangan dengan yurisdiksi yang seharusnya dimiliki oleh peradilan sipil biasa. Karena pembenaran tunggal dari kehadiran pengadilan militer terkait dengan kejadian praktis, seperti operasi penjaga perdamaian atau situasi ekstra-territorial, ada kebutuhan untuk memeriksa secara periodik apakah fungsi yang dibutuhkan masih berlaku. Tinjauan atas tiap kode keadilan militer harus dilakukan oleh badan independen, yang harus merekomendasikan reformasi legislatif yang didesain untuk membatasi otoritas residual yang tidak dibenarkan dan kembali pada yurisdiksi pengadilan sipil dibawah hukum sipil, sembari menghindari tuntutan ganda. Lebih umum lagi, tinjauan periodik ini harus menjamin keadilan militer sesuai dan efektif dengan pembenaran praktisnya. Ia juga harus memasukkan sifat demokratis sebuah institusi yang akuntabel atas operasinya pada yang berwenang dan semua warganegara. Dengan cara ini, diskusi fundamental mengenai kehadiran keadilan militer bisa dilakukan secara transparan dalam masyarakat demokrasi.
PRAKTIK-PRAKTIK PERADILAN PIDANA MILITER DI DUNIA Peradilan Pidana Militer Belanda Hukum Pidana Militer Dalam Wetboek van Militair Strafrecht (WMSr) atau Undang Undang Pidana Militer, mendefinisikan pelanggaran terpisah dari dari undang undang pidana (Wetboek van Strafrecht). Berdasarkan Wet Militaire Strafrechtspraak (WMS), atau Undang undang acara pidana militer. Mencakup aturan aturan khusus berkaitan dengan penuntutan dan penindakan pelanggaran kriminal militer. WMSr hanya diterapkan pada prajurit yang aktif (in werkelijke dienst), termasuk prajurit karier. Prajurit cadangan dan wajib militer dianggap aktif jika mereka memenuhi kriteria yang tertuang dalam pasal 62 WMSr. xxxiii Hukum Pidana Militer Belanda, hanya diterapkan pada militer dan tidak bisa diperluas sehingga mencakup warga sipil. Penasihat spiritual (termasuk pastur katolik, pendeta protestan, pekerja humanitarian dan rabi) juga termasuk sebagai sipil. Walaupun mereka anggota angkatan bersenjata berdasarkan hukum perang. Di sisi lain, semua pelanggaran hukum dan kebiasaan perang diproses pada peradilan militer untuk pertama kalinya dan pada tingkat banding, terlepas tersangkanya adalah prajurit atau sipil. Berdasarkan pasal-pasal pembukaan pada WMSr, aturan-aturan dalam hukum pidana umum juga berlaku dalam pelaksanaan di hukum militer. WMSr dan WMS dianggap sebagai lex specialis. Hukum pidana umum juga bisa diterapkan jika pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit bukan merupakan objek tindak kriminal berdasarkan hukum pidana militer, melainkan dibawah hukum pidana umum. Peradilan Pidana Militer Belanda tidak memiliki pengadilan pidana militer khusus. Pengadilan biasa lah yang mengurus kasus kasus pelanggaran prajurit, dan peradilan tingkat distrik dan tingkat tinggi memiliki anggota angkatan bersenjata dalam ruang peradilan. Karena pada dasarnya peradilan ini bukan saja menerapkan hukum pidana umum, namun juga hukum pidana militer khusus, peradilan ini bisa disebut sebagai peradilan militer. Pelanggaran kriminal oleh prajurit pertama diproses oleh kantongerecht (pengadilan tingkat kanton) di Arnhem untuk pelanggaran kecil, atau arrondissementsrechtbank (pengadilan tingkat distrik) di Arnhem untuk pelanggaran lainnya. Jadi semua kasus peradilan pidana militer dikonsentrasikan di Arnhem. Banding atas putusan yang 217
- Page 165 and 166: 1. Pembedaan antara masa perang dan
- Page 167 and 168: 2. Pembedaan situasi krisis 29. Ter
- Page 169 and 170: diperkenankan adanya pengurangan, d
- Page 171 and 172: 39. Setidaknya, seperti dinyatakan
- Page 173 and 174: seluruh atau sebagian anggota penga
- Page 175 and 176: 48. Prinsip-prinsip ini secara jela
- Page 177 and 178: (di mana pada tahun 1996 mempertany
- Page 179 and 180: B. Organisasi pengadilan militer 57
- Page 181 and 182: kriminal biasa. Review konstitusion
- Page 183 and 184: hadapan pengadilan militer serta se
- Page 185 and 186: III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 71.
- Page 187 and 188: REKOMENDASI Nº. 1 Tidak adanya kom
- Page 189 and 190: REKOMENDASI Nº. 6 Publisitas pemer
- Page 191 and 192: (b) Sebaliknya, pelanggaran yang di
- Page 193 and 194: Lihat laporan Kevin McNamara, “Ha
- Page 195 and 196: Juga menegaskan bahwa setiap orang
- Page 197 and 198: RANCANGAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURA
- Page 199 and 200: internasional tidak diterapkan. Seb
- Page 201 and 202: kondisi yang mendasarinya harus men
- Page 203 and 204: Pasal 40 dan 37 (d) dari Konvensi H
- Page 205 and 206: orang yang diadili atas pelanggaran
- Page 207 and 208: Prinsip No 11 Rezim penjara militer
- Page 209 and 210: dari investigasi awal hingga ke pen
- Page 211 and 212: pengadilan, serta harus dijamin sem
- Page 213 and 214: (c) Memiliki akses pada pemulihan y
- Page 215: Hukum internasional menerapkan atur
- Page 219 and 220: kesatuan angkatan bersenjata. Sedan
- Page 221 and 222: Kronik Perkembangan Peradilan Milit
- Page 223 and 224: 2000 Mahmil 1-04 Semanggi II untuk
- Page 225 and 226: 2007 2008 2009 Rapat internal IX, D
- Page 227 and 228: akuntabilitas TNI. Masalah ini kian
- Page 229 and 230: penting untuk melakukan evaluasi ek
- Page 231 and 232: undang ini [pada bulan September 20
- Page 233 and 234: 3. 2 Juli 2009 DPR Segera Selesaika
- Page 235 and 236: umum. Di negara-negara demokrasi, t
- Page 237 and 238: Lebih dari itu, segala kemajuan ref
- Page 239 and 240: akyat dalam konteks perang gerilya
- Page 241 and 242: terdakwa tersebut. Oleh karena itu
- Page 243 and 244: Pemerintah agar memberikan hak atas
- Page 245 and 246: 1. Bahwa peristiwa penembakan terha
- Page 247 and 248: 1. Mendesak Menteri Pertahanan untu
- Page 249 and 250: 9. 19 Februari 2008 TNI HARUS TUNDU
- Page 251 and 252: Delapan Tahun Tragedi 28 September
- Page 253 and 254: Rizal dan Saidatul Fitria layak dis
- Page 255 and 256: Demikian hal ini disampaikan Terima
- Page 257 and 258: Lampiran: Putusan perkara No. PUT.2
- Page 259 and 260: keamanan di Indonesia. Karena bagai
- Page 261 and 262: penegakan HAM dan demokrasi pemerin
- Page 263 and 264: sikap yang jelas terhadap tindak la
- Page 265 and 266: Kepala Bidang Operasional Kepala Bi
PRAKTIK-PRAKTIK PERADILAN PIDANA MILITER DI DUNIA<br />
Peradilan Pidana Militer Belanda<br />
Hukum Pidana Militer<br />
Dalam Wetboek van Militair Strafrecht (WMSr) atau Undang Undang Pidana Militer,<br />
mendefinisikan pelanggaran terpisah dari dari undang undang pidana (Wetboek van<br />
Strafrecht). Berdasarkan Wet Militaire Strafrechtspraak (WMS), atau Undang undang<br />
acara pidana militer.<br />
Mencakup aturan aturan khusus berkaitan dengan penuntutan dan penindakan<br />
pelanggaran kriminal militer. WMSr hanya diterapkan pada prajurit yang aktif (in<br />
werkelijke dienst), termasuk prajurit karier. Prajurit cadangan dan wajib militer<br />
dianggap aktif jika mereka memenuhi kriteria yang tertuang dalam pasal 62<br />
WMSr. xxxiii Hukum Pidana Militer Belanda, hanya diterapkan pada militer dan tidak<br />
bisa diperluas sehingga mencakup warga sipil. Penasihat spiritual (termasuk pastur<br />
katolik, pendeta protestan, pekerja humanitarian dan rabi) juga termasuk sebagai sipil.<br />
Walaupun mereka anggota angkatan bersenjata berdasarkan hukum perang. Di sisi<br />
lain, semua pelanggaran hukum dan kebiasaan perang diproses pada peradilan militer<br />
untuk pertama kalinya dan pada tingkat banding, terlepas tersangkanya adalah prajurit<br />
atau sipil.<br />
Berdasarkan pasal-pasal pembukaan pada WMSr, aturan-aturan dalam hukum pidana<br />
umum juga berlaku dalam pelaksanaan di hukum militer. WMSr dan WMS dianggap<br />
sebagai lex specialis. Hukum pidana umum juga bisa diterapkan jika pelanggaran<br />
yang dilakukan oleh prajurit bukan merupakan objek tindak kriminal berdasarkan<br />
hukum pidana militer, melainkan dibawah hukum pidana umum.<br />
Peradilan Pidana Militer<br />
Belanda tidak memiliki pengadilan pidana militer khusus. Pengadilan biasa lah yang<br />
mengurus kasus kasus pelanggaran prajurit, dan peradilan tingkat distrik dan tingkat<br />
tinggi memiliki anggota angkatan bersenjata dalam ruang peradilan. Karena pada<br />
dasarnya peradilan ini bukan saja menerapkan hukum pidana umum, namun juga<br />
hukum pidana militer khusus, peradilan ini bisa disebut sebagai peradilan militer.<br />
Pelanggaran kriminal oleh prajurit pertama diproses oleh kantongerecht (pengadilan<br />
tingkat kanton) di Arnhem untuk pelanggaran kecil, atau arrondissementsrechtbank<br />
(pengadilan tingkat distrik) di Arnhem untuk pelanggaran lainnya. Jadi semua kasus<br />
peradilan pidana militer dikonsentrasikan di Arnhem. Banding atas putusan yang<br />
217
Change language