menerobos%20jalan%20buntu

yang sama harus diterapkan pada penolak secara sadar pada sidang soal desersi dalam
pengadilan militer.
216
Prinsip No 20
Tinjauan atas kode keadilan militer
Kode keadilan militer harus menjadi subjek peninjauan sistematik secara
periodik, dilakukan secara independen dan transparan, sehingga menjamin
otoritas peradilan militer sesuai dengan kebutuhan fungsional, tanpa
bersilangan dengan yurisdiksi yang seharusnya dimiliki oleh peradilan sipil
biasa.
Karena pembenaran tunggal dari kehadiran pengadilan militer terkait dengan kejadian
praktis, seperti operasi penjaga perdamaian atau situasi ekstra-territorial, ada
kebutuhan untuk memeriksa secara periodik apakah fungsi yang dibutuhkan masih
berlaku.
Tinjauan atas tiap kode keadilan militer harus dilakukan oleh badan independen, yang
harus merekomendasikan reformasi legislatif yang didesain untuk membatasi otoritas
residual yang tidak dibenarkan dan kembali pada yurisdiksi pengadilan sipil dibawah
hukum sipil, sembari menghindari tuntutan ganda.
Lebih umum lagi, tinjauan periodik ini harus menjamin keadilan militer sesuai dan
efektif dengan pembenaran praktisnya. Ia juga harus memasukkan sifat demokratis
sebuah institusi yang akuntabel atas operasinya pada yang berwenang dan semua
warganegara. Dengan cara ini, diskusi fundamental mengenai kehadiran keadilan
militer bisa dilakukan secara transparan dalam masyarakat demokrasi.