menerobos%20jalan%20buntu

Hukum internasional menerapkan aturan bahwa atasan hierarkis menanggung
tanggungjawab pidana untuk pelanggaran HAM serius, kejahatan perang, dan
kejahatan atas kemanusiaan yang dilakukan personil di bawah wewenang dan kontrol
efektifnya. Prinsip tanggungjawab pidana dari pejabat yang mengabaikan, diakui
dalam banyak instrumen internasional, kasus-kasus hukum internasional dan legislasi
dari beberapa negara.
Prinsip No 19
Pembatasan penerapan hukuman mati
Hukum militer harus merefleksikan pada kecenderungan internasional
mengenai penghapusan hukuman mati, pada masa damai dan perang. Dalam
segala situasi hukuman mati tidak boleh diterapkan pada:
(a) Pelanggaran yang dilakukan oleh orang berusia di bawah 18 tahun;
(b) Pada wanita hamil atau ibu dengan anak kecil;
(c) Pada orang yang mengalami ketidakmamupan mental atau pikiran
Kecenderungan penghapusan hukuman mati secara gradual, termasuk pada kasus
kejahatan internasional, harus diperluas hingga mencakup peradilan militer, yang
menyediakan jaminan lebih sedikit ketimbang peradilan biasa, karena sifat hukuman
ini, kesalahan yudisial misalnya, tidak bisa dibalik.
Walaupun hukuman mati tidak dilarang dalam hukum internasional, instrumen HAM
internasional bersandar pada penghapusan. xxxiii Khususnya, penerapan hukuman mati
pada orang yang rentan, terutama anak anak, harus dihindari dalam setiap situasi,
sesuai dalam Pasal 6, paragraf 5, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik,
yang menyatakan bahwa “hukuman mati tidak boleh diterapkan pada pelanggaran
kejahatan yang dilakukan oleh orang berusia kurang dari 18 tahun... ”. Pelarangan
hukuman mati pada ibu hamil, ibu dengan anak kecil dan orang dengan
ketidakmampuan mental dan pikiran juga dilarang, sebagaimana tercantum dalam
resolusi Komisi HAM 2005/59 tentang pertanyaan soal Hukuman Mati (para. 7 (a),
(b) and (c)).
Dalam resolusi yang sama, komisi “mendorong semua negara yang masih
mempertahankan hukuman mati… untuk menjamin setiap tahapan hukum, termasuk
yang berada dalam tribunal atau yurisdiksi khusus, dan terutama yang berkaitan
dengan pelanggaran besar, untuk menyesuaikan dengan jaminan prosedur minimum
yang termaktub dalam Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik”
(para. 7 (e)). Resolusi Sub-Komisi 2004/25 merekomendasikan bila hukuman mati
tidak boleh diterapkan atas warga sipil yang diadili oleh peradilan atau pengadilan
militer dimana satu atau lebih hakimnya merupakan anggota angkatan bersenjata. Hal
215