menerobos%20jalan%20buntu

(c) Memiliki akses pada pemulihan yudisial untuk menentang keputusan
dan aturan oleh peradilan militer yang bertentangan dengan hak dan
kepentingan mereka;
(d) Dilindungi dari berbagai perlakuan buruk dan intimidasi atau celaan
yang bisa muncul akibat partisipasi mereka dalam proses yudisial.
Kerap kali, korban tidak dilibatkan dari investigasi ketika yurisprudensi militer
berlaku; ini membuat kasus kasus mudah diselesaikan atau diatur dan melanggar hak
dan kepentingan korban. Ketidakadilan di mata hukum ini harus diakhiri, atau dibatasi
secara tegas. Kehadiran korban dan atau ahli warisnya harus menjadi kewajiban, atau
korban harus dihadirkan atas permintaan mereka, pada tiap tahap investigasi dan
pembacaan tuntutan, dengan akses pada semua bukti dalam berkas.
Prinsip No 17
Prosedur peninjauan dalam peradilan biasa
Dalam semua kasus dimana pengadilan militer hadir, otoritas mereka harus
dibatasi dari awal. Konsekuensinya, prosedur peninjauan, terutama banding
harus dibawa pada pengadilan sipil. Dalam segala situasi, pertikaian mengenai
legalitas harus diselesaikan dalam peradilan sipil tertinggi. Konflik wewenang
dan yuridiksi antara pengadilan militer dan peradilan biasa harus diselesaikan
oleh badan yudisial yang lebih tinggi seperti Mahkamah Agung atau Mahkamah
Konstitusi, yang membentuk sistem peradilan biasa dan berisikan hakim yang
independen dan imparsial.
Dalam resolusi 2005/30 tentang “Integritas Sistem yudisial”, Komisi HAM
menggarisbawahi isu ini dengan merujuk pada “prosedur yang diakui berdasarkan
hukum internasional untuk menjamin peradilan yang adil, termasuk hak mengajukan
banding atas sebuah keputusan dan hukuman” (para. 8).
Sementara sisa pemeliharaan peradilan militer tingkat pertama bisa dijustifikasi oleh
otoritas fungsional mereka, tidak ada justifikasi eksistensi hierarki paralel pengadilan
militer yang terpisah dari peradilan biasa. Tentu saja, persyaratan administrasi
keadilan yang layak dari peradilan militer menyatakan bahwa pemulihan, terutama
melibatkan tantangan atas legalitas, diperdengarkan di peradilan militer. Dengan cara
ini, pada tahapan banding atau setidaknya pada tahap kasasi, pengadilan militer akan
membentuk “bagian tak terpisahkan dari sistem yudisial umum”. Prosedur
peninjauan seperti itu harus tersedia bagi tertuduh dan korban; ini mensyaratkan
korban diizinkan berpartisipasi dalam proses hukum, terutama dalam tahap
pengadilan.
213