menerobos%20jalan%20buntu

Hukum humaniter internasional menyatakan jaminan minimum dalam persoalan
yudisial. xxxiii Pasal 75, paragraf 4, dari Protokol I Konvensi Jenewa menekankan
jaminan yudisial dalam Pasal 14, paragraf 2 dan 3 dari kovenan dan yang disebutkan
dalam Pasal 15 Kovenan. Pasal ini bukanlah subjek derogasi oleh Pasal 4, paragraf 2,
kovenan itu. Harus ditekankan, dalam paragraf 16, Komentar Umum No 29, Komite
HAM menyatakan bahwa “beberapa elemen hak atas peradilan yang adil secara
eksplisit dijamin dibawah hukum humaniter internasional pada masa konflik
bersenjata, komite tidak menemukan justifikasi untuk derogasi atas jaminan ini dalam
situasi darurat”.
Aturan tentang bantuan hukum oleh pengacara militer, terutama jika merek ditunjuk,
telah ditantang dan disebut inkonsisten terhadap hak pembelaan. Sesederhana
pernyataan bahwa “keadilan seharusnya tidak hanya dilaksanakan tapi terlihat
dilaksanakan”, kehadiran pengacara militer merusak kredibilitas yurisdiksi. Namun
pengalaman menunjukan kecenderungan independensi pengacara militer- jika itu
menunjukkan keaslian ketimbang ambiguitas jabatan- membantu jaminan tertuduh
pembelaan yang efektif yang diadaptasi pada pembatasan fungsional yang terlibat
dalam peradilan militer, terutama yang diterapkan secara ekstrateritorial.
Bagaimanapun juga, prinsip pemilihan bebas penasihat hukum harus dipertahankan,
dan tertuduh harus bisa memanggil pengacara pilihan mereka bila mereka tidak mau
dibantu oleh pengacara militer. Untuk alasan ini, ketimbang mengadvokasi
penghapusan posisi pengacara militer, lebih baik mencatat kecenderungan terkini,
subjek atas dua kondisi: bila prinsip pilihan bebas penasihat pembela tertuduh dijamin
dan independensi pengacara militer dijamin.
212
Prinsip No 16
Akses korban terhadap jalannya peradilan
Tanpa penghakiman pada prinsip prinsip yang terkait dengan yurisdiksi
peradilan militer, peradilan tersebut tidak boleh mengeluarkan korban
kejahatan atau ahli warisnya dari proses peradilan termasuk penyelidikan.
Tahapan yudisial peradilan militer harus menjamin hak hak korban kejahatanatau
ahli warisnya- untuk dihormati, dengan menjamin mereka agar:
(a) Memiliki hak melaporkan kejahatan kriminal bertindak dalam
peradilan militer sehingga proses yudisial bisa dimulai;
(b) Memiliki hak untuk mencampuri proses pendahuluan yudisial dan bisa
berpartisipasi dalam acara tersebut sebagai pihak misalnya dalam
pengklaim ganti rugi kriminal, sebuah amicus curiae atau pihak yang
membawa tindakan pribadi;