menerobos%20jalan%20buntu

terjamin, dan dalam sistem ini juga gagal menjaga prinsip tidak bersalah sebelum
terbukti. xxxiii
210
Prinsip No 14
Dengar pendapat yang bersifat publik
Sebagaimana persoalan dalam hukum biasa, dengar pendapat publik harus
menjadi aturan dan melakukan sesi di bawah rekaman dikecualikan dan
diwewenangkan oleh keputusan yang spesifik dan berdasarkan legalitas dan
menjadi subjek peninjauan.
Instrumen merujuk pada kondisi di atas bahwa “semua orang berhak atas dengar
pendapat publik yang adil”. Dengar pendapat publik adalah satu elemen penting dari
peradilan yang adil. Satu-satunya hambatan pada prinsip ini tercantum dalam hukum
biasa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14, paragraf 1, dari Kovenan Hak-Hak
Sipil dan Politik: “pers dan publik bisa dikeluarkan dari semua atau sebagian
pengadilan dengan alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam
masyarakat demokratis, atau dibutuhkan demi kehidupan pihak terlibat, atau
kebutuhan terbatas sesuai pendapat pengadilan dalam situasi publisitas akan
menghakimi dan mempengaruhi kepentingan keadilan…” semua dasaran ini harus
diinterpretasikan dengan tegas, terutama bila “keamanan nasional” digunakan, dan
harus diterapkan hanya sesuai kebutuhan dalam “masyarakat demokratis”.
Kovenan tersebut juga menyatakan bahwa “setiap pendapat berasal dari kasus
pidana atau dakwaan hukum harus terbuka untuk umum kecuali kepentingan
terdakwa membutuhkan sebaliknya…”, hal ini bukanlah kasusnya, setidaknya dalam
prinsip, di mana pendahuluan dalam peradilan militer diperlukan. Di sini juga,
pernyataan dasaran peraturan peradilan adalah kondisi sine qua non untuk semua
kemungkinan pemulihan dan setiap supervisi yang efektif.
Prinsip No 15
Jaminan hak untuk pembelaan dan hak peradilan yang adil dan seimbang
Penggunaan hak pembelaan harus dijamin dalam pengadilan militer dalam
kondisi apapun. Semua tahapan yudisial dalam peradilan militer harus
menawarkan jaminan berikut:
(a) Semua orang yang didakwa dengan pelanggaran pidana harus dianggap
tidak bersalah hingga terbukti bersalah berdasarkan hukum;
(b) Setiap tertuduh harus diinformasikan sesegera mungkin rincian
pelanggaran yang dituduhkan padanya sebelum dan pada masa