menerobos%20jalan%20buntu

Ketentuan ini juga ditegaskan oleh UN Basic Principles on the Independence of the
Judiciary, suatu panduan (soft law) yang khusus berisi prinsip-prinsip independensi
peradilan. Basic Principles ini secara implisit menyatakan bahwa setiap orang berhak
diadili oleh suatu peradilan sipil umum ketimbang diadili oleh suatu tribunal khusus
yang tidak menjamin prinsip-prinsip fair trial:
“Everyone shall have the right to be tried by ordinary courts or tribunals
using established legal procedures. Tribunals that do not use the duly
established procedures of the legal process shall not be created to
displace the jurisdiction belonging to the ordinary courts or judicial
tribunals.”23
Keempat, terkait dengan instrumen HAM internasional pokok lainnya (Konvensi
Hak-Hak Anak) yurisdiksi peradilan militer juga tidak diperbolehkan untuk mengadili
anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun.24
II.3. Yurisdiksi Peradilan Militer untuk Hanya Tindak Pelanggaran Pidana Militer
Yurisdiksi subjek pelaku tindak pidana (ratione personae) selain dibatasi hanya
kepada personel militer, juga dibatasi hanya untuk tindak pelanggaran (pidana) militer
(military offences).25 Dalam konteks ini pelanggaran (pidana) militer dibedakan
dengan tindak pidana umum. Tidak mudah untuk mendefinisikan secara ketat apa itu
pelanggaran pidana militer (military criminal offences) karena begitu bervariasinya
kategorisasi ini di berbagai kitab hukum pidana militer di dunia.
Di tingkatan hukum internasional pun, terjadi kesulitan untuk mencari rumusan
pelanggaran pidana secara definitif. Terdapat suatu konvensi yang mengatur soal
ekstradisi, European Convention on Extradition 1957, yang secara implisit
membedakan pelanggaran pidana militer dengan tindak pidana umum, yang
Committee, General Comment No 29, 2007 paragraf 22. Hal yang sama dilakukan oleh para
Special Rappourteur di bawah mekanisme (UN) Charter-based Body. Lihat Emmanuel
Decaux, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals,
E/CN.4/Sub.2/2006/58, 13 Januari 2006, Prinsip No 5; Yuridiksi Peradilan Militer untuk
Mengadili Warga Sipil, paragraf 20-21.
23 UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary, Resolusi Majelis Umum PBB
40/32, 29 November 1985 dan 40/146, 13 Desember 1985, paragraf 5.
24 Emmanuel Decaux, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals,
E/CN.4/Sub.2/2006/58, 13 Januari 2006, Prinsip No 7; Yuridiksi Peradilan Militer untuk Anak-
Anak Berusia di Bawah 18 Tahun, paragraf 26-28. Argumen ini juga didukung oleh oleh
Konvensi Hak-Hak Anak [Pasal 40 dan 37(d)].
25 Emmanuel Decaux, Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals,
E/CN.4/Sub.2/2006/58, 13 Januari 2006, Prinsip No 8; Otoritas Fungsional Peradilan Militer,
Paragraf 29-31.
21