menerobos%20jalan%20buntu

Hak atas akses pada keadilan – “hak atas hukum” adalah dasar supremasi hukum.
Dalam bahasa Pasal 9, paragraf 4, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik:
“siapapun yang dikurangi kebebasannya dengan penangkapan atau penahanan
berhak mengajukan pembelaan sebelum pengadilan, agar pengadilan bisa
memutuskan tanpa terlambat mengenai status hukum penahanannya dan
memerintahkan pelepasannya bila penahanannya tidak sesuai hukum.” Dalam masa
perang, penjaminan di bawah hukum humaniter, termasuk Konvensi Jenewa tentang
Perlindungan Warga Sipil pada Masa Perang tertanggal 12 Agustus 1949,
menerapkannya secara penuh.
Habeas corpus juga berkaitan dengan Pasal 2, paragraf 3 dari Kovenan Internasional
Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam Komentar Umum No 29 mengenai keadaan bahaya
(Pasal 4 Kovenan), Komite HAM menetapkan (para. 14 and 16) bahwa “Pasal 2,
paragraf 3 kovenan mengharuskan negara pihak pada kovenan ini untuk
menyediakan pemulihan atas semua pelanggaran aturan dalam kovenan. Klausa ini
tidak disebut dalam daftar ketentuan yang tidak bisa dikurangi dalam Pasal 4,
paragraf 2, namun menjadi kewajiban perjanjian yang inheren dalam kovenan secara
utuh. Bahkan jika pihak negara dalam keadaan bahaya, dan dalam situasi tindakan
tersebut diperlukan karena kekhususan situasi, boleh menyesuaikan fungsi praktis
dari prosedur yang mengatur yudisial atau pemulihan lain, negara pihak harus patuh
dengan kewajiban dasar, berdasar Pasal 2, paragraf 3, kovenan, untuk menyediakan
pemulihan yang efektif. [...] Komite berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini” dan
aturan berkaitan pemulihan yang efektif “memerlukan persyaratan dasar peradilan
adil harus dihormati dalam keadaan darurat”. Hal ini mengikuti prinsip yang sama
bila, “dalam rangka melindungi hak yang tidak bisa dikurangi, hak untuk melakukan
pembelaan di muka pengadilan agar pengadilan bisa menentukan tanpa
keterlambatan status hukum penahanan tidak boleh dikurangi oleh keputusan negara
pihak yang menguranginya dari kovenan ini”.
Sifat non-derogasi dari habeas corpus juga diakui dalam beberapa deklarasi normanorma
internasional. xxxiii dalam resolusi 1992/35, berjudul “Habeas Corpus”, Komisi
HAM mendorong negara untuk menjaga hak habeas corpus bahkan dalam keadaan
bahaya. Pengadilan HAM Inter-Amerika mempertimbangkan pemulihan yudisial
untuk perlindungan hak seperti habeas corpus bukanlah subjek derogasi. xxxiii
208
Prinsip No 13
Hak atas pengadilan yang kompeten, independen, dan imparsial
Organisasi dan operasi peradilan militer harus menjamin hak semua orang atas
tribunal yang kompeten, independen, dan imparsial pada setiap tahapan hukum