menerobos%20jalan%20buntu
menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu
Perbedaan antara kombatan dan non-kombatan dan perlindungan orang sipil dalam waktu perang memerlukan perhatian khusus berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahan 1977 (cf. supra). Sama dengannya, pertimbangan perlu diberikan pada situasi militer dan personel asimilasi, termasuk polisi sipil yang mengambil peran dalam operasi menjaga perdamaian dan paramiliter atau kontraktor swasta yang ikut serta dalam pengaturan okupasi internasional. 204 Prinsip No 9 Pengadilan bagi orang yang dituduh melakukan pelanggaran HAM serius Dalam semua keadaan, yurisdiksi peradilan militer harus dikesampingkan dari yuridiksi peradilan biasa dalam menjalankan penyidikan berkaitan dengan pelanggaran HAM seperti eksekusi ekstra-yudisial, penghilangan paksa, dan penyiksaan, dan untuk menuntut dan mengadili orang yang dituduh dengan kejahatan tersebut. Bertolakan dengan konsep fungsional yurisdiksi peradilan militer, hari ini berkembang tendensi untuk mempertimbangkan orang yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat tidak bisa diadili oleh pengadilan militer karena tindakan mereka, pada dasarnya, tidak masuk dalam tugas tugas yang dijalankan oleh orang tersebut. Lebih lanjut, otoritas militer bisa tergoda untuk menutupi kasus tersebut dengan mempertanyakan kelayakan tuntutan, berupaya untuk memasukan berkas tanpa tindak lanjut atau memanipulasi “pernyataan bersalah”. Karenanya peradilan sipil harus bisa melakukan penyidikan dan tuntutan serta mengadili mereka yang melakukan pelanggaran. Inisiasi dari hakim sipil untuk penyelidikan awal adalah langkah yang menentukan terhadap menghindari segala bentuk impunitas. Otoritas hakim sipil harus mempertimbangkan hak korban dalam setiap tahapan peradilan. Ini adalah solusi yang dipilih oleh Majelis Umum ketika mengadopsi Deklarasi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, yang menyatakan orang yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan itu “harus diadili hanya peradilan biasa yang kompeten di tiap negara, dan bukan oleh tribunal khusus lainnya, khususnya peradilan militer”. xxxiii Bagian dari kejahatan penghilangan paksa tidak bisa dipertimbankan sebagai bagian dari menjalankan tugas militer. Kelompok kerja dari penghilangan paksa atau menyebutkan prinsip ini dalam laporan terbarunya, merujuk pada kebutuhan atas “peradilan sipil yang kompeten”. xxxiii Konvensi Inter-Amerika tentang Penghilangan Paksa 1994 menerapkan prinsip yang sama dalam pasal IX. Layak dicatat, bahwa, draf Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa menekankan Pasal 11, paragraf 3, bahwa “semua
orang yang diadili atas pelanggaran penghilangan paksa harus mengalami peradilan adil di hadapan pengadilan atau pengadilan yang kompeten, independen dan imparsial berdasarkan hukum. xxxiii ” Cakupan prinsip ini telah diperluas dalam Seperangkat Prinsip baru untuk mempromosikan dan perlindangan HAM melalui tindakan melawan impunitas: “yurisdiksi pengadilan militer harus terbatas hanya pada pelanggaran militer spesifik yang dilakukan oleh personil militer, mengecualikan pelanggaran HAM, yang harus menjadi yurisdiksi peradilan domestik biasa, atau ketika layak dalam kasus kejahatan serius berdasarkan hukum internasional, menjadi yurisdiksi pengadilan pidana internasional atau yang diinternasionalkan.” xxxiii Di atas segalanya, harus diperhatikan bahwa doktrin dan yurisprudensi Komite HAM, Komite Anti Penyiksaan, Komite Hak Anak, Komisi HAM dan Rakyat Afrika, Pengadilan HAM Inter Amerika, dan Komisi HAM Inter-Amerika dan Pelapor Khusus Tematik dan Situasi Negara tertentu dari Komisi HAM PBB, semua sepaham: tribunal militer tidak kompeten mengadili personel militer untuk pelanggaran HAM serius atas warga sipil. xxxiii Prinsip No 10 Pembatasan mengenai rahasia militer Peraturan yang memungkinkan dijaganya rahasia informasi militer tidak boleh dialihkan dari tujuan awal sehingga melanggar keadilan atau melanggar HAM. Rahasia militer bisa dijaga di bawah supervisi badan pengawasan independen. Rahasia militer tidak boleh ditutupi: (a) Ketika tindakan melibatkan deprivasi kebebasan terjadi, yang tidak boleh, dalam segala situasi, dirahasiakan, berkaitan dengan indentitas atau keberadaan orang yang dideprivasi dari kebebasan mereka; (b) Dalam rangka awal penyelidikan, proses, atau peradilan di mana mereka adalah bersifat kriminal atau disipliner, atau mengabaikan mereka; (c) Untuk menolak hakim atau otoritas yang didelegasikan oleh hukum untuk melakukan aktivitas yudisial dalam mengakses dokumen dan area yang dirahasiakan atau dibatasi demi alas an keamanan nasional; (d) Untuk menghalangi publikasi penjatuhan hukuman pengadilan; (e) Untuk menghalangi tindakan efektif habeas corpus dan pemilihan yudisial lain. Penjagaan rahasia militer tidak boleh mengarah pada pembatasan komunikasi dari orang yang mengalami proses yudisial, atau telah dijatuhi hukuman atau menjadi 205
- Page 153 and 154: I. YURISDIKSI PENGADILAN MILITER ..
- Page 155 and 156: seminar pakar semacam itu, dengan m
- Page 157 and 158: 7. Perkembangan “keadilan militer
- Page 159 and 160: pengintegrasian pengecualian itu ke
- Page 161 and 162: 16. Dalam komentar umumnya No 13 ya
- Page 163 and 164: (contoh naik banding yang dikirimka
- Page 165 and 166: 1. Pembedaan antara masa perang dan
- Page 167 and 168: 2. Pembedaan situasi krisis 29. Ter
- Page 169 and 170: diperkenankan adanya pengurangan, d
- Page 171 and 172: 39. Setidaknya, seperti dinyatakan
- Page 173 and 174: seluruh atau sebagian anggota penga
- Page 175 and 176: 48. Prinsip-prinsip ini secara jela
- Page 177 and 178: (di mana pada tahun 1996 mempertany
- Page 179 and 180: B. Organisasi pengadilan militer 57
- Page 181 and 182: kriminal biasa. Review konstitusion
- Page 183 and 184: hadapan pengadilan militer serta se
- Page 185 and 186: III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 71.
- Page 187 and 188: REKOMENDASI Nº. 1 Tidak adanya kom
- Page 189 and 190: REKOMENDASI Nº. 6 Publisitas pemer
- Page 191 and 192: (b) Sebaliknya, pelanggaran yang di
- Page 193 and 194: Lihat laporan Kevin McNamara, “Ha
- Page 195 and 196: Juga menegaskan bahwa setiap orang
- Page 197 and 198: RANCANGAN PRINSIP-PRINSIP PENGATURA
- Page 199 and 200: internasional tidak diterapkan. Seb
- Page 201 and 202: kondisi yang mendasarinya harus men
- Page 203: Pasal 40 dan 37 (d) dari Konvensi H
- Page 207 and 208: Prinsip No 11 Rezim penjara militer
- Page 209 and 210: dari investigasi awal hingga ke pen
- Page 211 and 212: pengadilan, serta harus dijamin sem
- Page 213 and 214: (c) Memiliki akses pada pemulihan y
- Page 215 and 216: Hukum internasional menerapkan atur
- Page 217 and 218: PRAKTIK-PRAKTIK PERADILAN PIDANA MI
- Page 219 and 220: kesatuan angkatan bersenjata. Sedan
- Page 221 and 222: Kronik Perkembangan Peradilan Milit
- Page 223 and 224: 2000 Mahmil 1-04 Semanggi II untuk
- Page 225 and 226: 2007 2008 2009 Rapat internal IX, D
- Page 227 and 228: akuntabilitas TNI. Masalah ini kian
- Page 229 and 230: penting untuk melakukan evaluasi ek
- Page 231 and 232: undang ini [pada bulan September 20
- Page 233 and 234: 3. 2 Juli 2009 DPR Segera Selesaika
- Page 235 and 236: umum. Di negara-negara demokrasi, t
- Page 237 and 238: Lebih dari itu, segala kemajuan ref
- Page 239 and 240: akyat dalam konteks perang gerilya
- Page 241 and 242: terdakwa tersebut. Oleh karena itu
- Page 243 and 244: Pemerintah agar memberikan hak atas
- Page 245 and 246: 1. Bahwa peristiwa penembakan terha
- Page 247 and 248: 1. Mendesak Menteri Pertahanan untu
- Page 249 and 250: 9. 19 Februari 2008 TNI HARUS TUNDU
- Page 251 and 252: Delapan Tahun Tragedi 28 September
- Page 253 and 254: Rizal dan Saidatul Fitria layak dis
orang yang diadili atas pelanggaran penghilangan paksa harus mengalami peradilan<br />
adil di hadapan pengadilan atau pengadilan yang kompeten, independen dan<br />
imparsial berdasarkan hukum. xxxiii ”<br />
Cakupan prinsip ini telah diperluas dalam Seperangkat Prinsip baru untuk<br />
mempromosikan dan perlindangan HAM melalui tindakan melawan impunitas:<br />
“yurisdiksi pengadilan militer harus terbatas hanya pada pelanggaran militer spesifik<br />
yang dilakukan oleh personil militer, mengecualikan pelanggaran HAM, yang harus<br />
menjadi yurisdiksi peradilan domestik biasa, atau ketika layak dalam kasus kejahatan<br />
serius berdasarkan hukum internasional, menjadi yurisdiksi pengadilan pidana<br />
internasional atau yang diinternasionalkan.” xxxiii<br />
Di atas segalanya, harus diperhatikan bahwa doktrin dan yurisprudensi Komite HAM,<br />
Komite Anti Penyiksaan, Komite Hak Anak, Komisi HAM dan Rakyat Afrika,<br />
Pengadilan HAM Inter Amerika, dan Komisi HAM Inter-Amerika dan Pelapor<br />
Khusus Tematik dan Situasi Negara tertentu dari Komisi HAM PBB, semua sepaham:<br />
tribunal militer tidak kompeten mengadili personel militer untuk pelanggaran HAM<br />
serius atas warga sipil. xxxiii<br />
Prinsip No 10<br />
Pembatasan mengenai rahasia militer<br />
Peraturan yang memungkinkan dijaganya rahasia informasi militer tidak boleh<br />
dialihkan dari tujuan awal sehingga melanggar keadilan atau melanggar HAM.<br />
Rahasia militer bisa dijaga di bawah supervisi badan pengawasan independen.<br />
Rahasia militer tidak boleh ditutupi:<br />
(a) Ketika tindakan melibatkan deprivasi kebebasan terjadi, yang tidak<br />
boleh, dalam segala situasi, dirahasiakan, berkaitan dengan indentitas<br />
atau keberadaan orang yang dideprivasi dari kebebasan mereka;<br />
(b) Dalam rangka awal penyelidikan, proses, atau peradilan di mana<br />
mereka adalah bersifat kriminal atau disipliner, atau mengabaikan<br />
mereka;<br />
(c) Untuk menolak hakim atau otoritas yang didelegasikan oleh hukum<br />
untuk melakukan aktivitas yudisial dalam mengakses dokumen dan<br />
area yang dirahasiakan atau dibatasi demi alas an keamanan nasional;<br />
(d) Untuk menghalangi publikasi penjatuhan hukuman pengadilan;<br />
(e) Untuk menghalangi tindakan efektif habeas corpus dan pemilihan<br />
yudisial lain.<br />
Penjagaan rahasia militer tidak boleh mengarah pada pembatasan komunikasi dari<br />
orang yang mengalami proses yudisial, atau telah dijatuhi hukuman atau menjadi<br />
205
Change language