menerobos%20jalan%20buntu

Perbedaan antara kombatan dan non-kombatan dan perlindungan orang sipil dalam
waktu perang memerlukan perhatian khusus berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan
kedua Protokol Tambahan 1977 (cf. supra).
Sama dengannya, pertimbangan perlu diberikan pada situasi militer dan personel
asimilasi, termasuk polisi sipil yang mengambil peran dalam operasi menjaga
perdamaian dan paramiliter atau kontraktor swasta yang ikut serta dalam pengaturan
okupasi internasional.
204
Prinsip No 9
Pengadilan bagi orang yang dituduh melakukan pelanggaran HAM serius
Dalam semua keadaan, yurisdiksi peradilan militer harus dikesampingkan dari
yuridiksi peradilan biasa dalam menjalankan penyidikan berkaitan dengan
pelanggaran HAM seperti eksekusi ekstra-yudisial, penghilangan paksa, dan
penyiksaan, dan untuk menuntut dan mengadili orang yang dituduh dengan
kejahatan tersebut.
Bertolakan dengan konsep fungsional yurisdiksi peradilan militer, hari ini
berkembang tendensi untuk mempertimbangkan orang yang dituduh melakukan
pelanggaran HAM berat tidak bisa diadili oleh pengadilan militer karena tindakan
mereka, pada dasarnya, tidak masuk dalam tugas tugas yang dijalankan oleh orang
tersebut. Lebih lanjut, otoritas militer bisa tergoda untuk menutupi kasus tersebut
dengan mempertanyakan kelayakan tuntutan, berupaya untuk memasukan berkas
tanpa tindak lanjut atau memanipulasi “pernyataan bersalah”. Karenanya peradilan
sipil harus bisa melakukan penyidikan dan tuntutan serta mengadili mereka yang
melakukan pelanggaran. Inisiasi dari hakim sipil untuk penyelidikan awal adalah
langkah yang menentukan terhadap menghindari segala bentuk impunitas. Otoritas
hakim sipil harus mempertimbangkan hak korban dalam setiap tahapan peradilan.
Ini adalah solusi yang dipilih oleh Majelis Umum ketika mengadopsi Deklarasi
Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, yang menyatakan orang yang
dianggap bertanggung jawab atas kejahatan itu “harus diadili hanya peradilan biasa
yang kompeten di tiap negara, dan bukan oleh tribunal khusus lainnya, khususnya
peradilan militer”. xxxiii Bagian dari kejahatan penghilangan paksa tidak bisa
dipertimbankan sebagai bagian dari menjalankan tugas militer. Kelompok kerja dari
penghilangan paksa atau menyebutkan prinsip ini dalam laporan terbarunya, merujuk
pada kebutuhan atas “peradilan sipil yang kompeten”. xxxiii Konvensi Inter-Amerika
tentang Penghilangan Paksa 1994 menerapkan prinsip yang sama dalam pasal IX.
Layak dicatat, bahwa, draf Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua
Orang dari Penghilangan Paksa menekankan Pasal 11, paragraf 3, bahwa “semua