menerobos%20jalan%20buntu
Share Embed Flag
Download ePaper

menerobos%20jalan%20buntu

menerobos%20jalan%20buntu menerobos%20jalan%20buntu

kontras
18.04.2013 Views

menjalankan tugas militer. xxxiii Ia mempertimbangkan bila seseorang boleh memohon penolakan secara sadar tidak hanya sebelum bergabung dengan militer atau bergabung dengan angkatan bersenjata namun juga setelah mereka berada di dalam atau setelahnya. xxxiii Ketika permohonan status penolak secara sadar diberikan sebelum memasuki jasa militer, tidak boleh ada halangan bagi yurisdiksi badan independen di bawah kontrol hakim sipil dan di bawah hukum biasa. Permasalahan menjadi rumit bila permohonon diberikan pada saat menjalankan tugas militer, ketika penolak sudah menjadi subjek peradilan militer. Namun permohonan semacam itu tidak boleh dihukum sebagai tindakan insubordinasi atau desersi, secara terpisah atau mempertimbangkan substansinya, namun harus sesuai dengan prosedur badan independen yang menjamin peradilan yang adil. Dalam resolusi 2004/35 mengenai penolakan secara sadar dalam jasa militer, diadopsi tanpa pemungutan suara pada 19 April 2004, Komisi HAM “mengulang resolusi sebelumnya mengenai subjek ini, terutama resolusi 1998/77 pada 22 April 1998, di mana komisi mengakui hak semua orang tentang penolakan secara sadar atas wajib militer sebagai tindakan sah dari hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, sesuai dengan Pasal 18 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Komentar Umum No 22 (1993) dari Komite HAM” dan mencatat ‘kompilasi dan analisis praktik terbaik’ dalam laporan Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (E/CN.4/2004/55) dan menghimbau “kepada negara yang belum menjalankannya untuk mengkaji hukum-hukum dan praktik yang berlaku berkaitan dengan penolakan sadar atas jasa militer sesuai resolusi 1998/77, mempertimbangkan informasi yang terkandung dalam laporan” (para. 3). Hal itu juga mendorong negara, “sebagai bagian dari pembangunan perdamaian pasca konflik, untuk mempertimbangkan pemberian, penerapan efektif, amnesti dan pengembalian hak, secara hukum dan praktik, pada mereka yang menolak ambil bagian pada tugas militer atas dasar penolakan secara sadar”(para.4). 202 Prinsip No 7 Yurisdiksi pengadilan militer untuk mengadili anak di bawah usia 18 Penghormatan yang tegas atas jaminan yang disediakan oleh Konvensi Hak Anak dan Aturan Standar Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules) harus mengatur tuntutan dan hukuman bagi anak, yang termasuk dalam kategori orang yang rentan. xxxiii Karenanya dalam kasus apapun, anak tidak boleh ditempatkan dalam yurisdiksi peradilan militer.

Pasal 40 dan 37 (d) dari Konvensi Hak Anak merinci perlindungan spesifik yang diterapkan pada anak di bawah umur 18 dengan dasar umur mereka, sebagai tambahan perlindangan di bawah hukum umum yang telah disebutkan sebelumnya. Aturan ini mengijinkan peradilan umum dilangkahi demi institusi atau prosedur yang lebih cocok dalam melindungi anak-anak. Karenanya aturan perlindungan ini mengeluarkan yurisdiksi peradilan militer dari kasus kasus yang subjeknya adalah anak. Relawan muda merupakan contoh kasus ambang batas, berdasarkan Pasal 38, paragraf 3, dari konvensi yang mengijinkan rekrutmen anak berumur antara 15 dan 18 jika negara belum meratifikasi Protokol Pilihan tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata. Dalam konflik bersenjata, Pasal 38 menyatakan bahwa prinsip hukum humaniter internasional harus diterapkan. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada situasi tentara anak dalam kasus kejahatan perang atau pelanggaran HAM dalam skala besar. Hanya peradilan sipil yang layak bagi pengelolaan keadilan dalam situasi tersebut, sesuai dengan tujuan Konvensi. Komite Hak Anak telah mengadopsi posisi yang jelas dari prinsip tersebut ketika menyimpulkan obsevasi laporan negara. Prinsip No 8 Kewenangan fungsional peradilan militer Yurisdiksi peradilan militer harus terbatas pada pelanggaran yang bersifat militer dan dilakukan oleh personil militer. Peradilan militer bisa mengadili orang yang dianggap sebagai personel militer untuk tindakan yang terkait dengan status militer mereka. Yurisdiksi pengadilan militer untuk mengadili personel militer atau personel yang dianggap sebagai personel militer tidak boleh mengurangi prinsip dari hukum biasa, berkaitan dengan privilese yurisdiksi atau bentuk peradilan dari sesama rekan. Yurisdiksi ini harus tetap merupakan pengecualian dan hanya diterapkan pada persyaratan persyaratan tugas militer. Konsep ini berisikan “nexus” peradilan militer, khususnya dalam operasi lapangan, ketika peradilan territorial tidak bisa menjalankan yurisdiksinya. Hanya kebutuhan fungsional seperti itu yang bisa membenarkan kehadiran peradilan militer yang terbatas. Peradilan nasional dicegah dari menjalankan yurisdiksi aktif atau pasif demi alasan praktis yang muncul dari keterpencilan tindakan, sementara peradilan lokal yang kompeten dikonfrontasikan dengan imunitas yurisdiksi. 203

Pasal 40 dan 37 (d) dari Konvensi Hak Anak merinci perlindungan spesifik yang<br />

diterapkan pada anak di bawah umur 18 dengan dasar umur mereka, sebagai<br />

tambahan perlindangan di bawah hukum umum yang telah disebutkan sebelumnya.<br />

Aturan ini mengijinkan peradilan umum dilangkahi demi institusi atau prosedur yang<br />

lebih cocok dalam melindungi anak-anak. Karenanya aturan perlindungan ini<br />

mengeluarkan yurisdiksi peradilan militer dari kasus kasus yang subjeknya adalah<br />

anak.<br />

Relawan muda merupakan contoh kasus ambang batas, berdasarkan Pasal 38,<br />

paragraf 3, dari konvensi yang mengijinkan rekrutmen anak berumur antara 15 dan 18<br />

jika negara belum meratifikasi Protokol Pilihan tentang Keterlibatan Anak dalam<br />

Konflik Bersenjata. Dalam konflik bersenjata, Pasal 38 menyatakan bahwa prinsip<br />

hukum humaniter internasional harus diterapkan. Dalam hal ini, perhatian khusus<br />

harus diberikan pada situasi tentara anak dalam kasus kejahatan perang atau<br />

pelanggaran HAM dalam skala besar.<br />

Hanya peradilan sipil yang layak bagi pengelolaan keadilan dalam situasi tersebut,<br />

sesuai dengan tujuan Konvensi. Komite Hak Anak telah mengadopsi posisi yang jelas<br />

dari prinsip tersebut ketika menyimpulkan obsevasi laporan negara.<br />

Prinsip No 8<br />

Kewenangan fungsional peradilan militer<br />

Yurisdiksi peradilan militer harus terbatas pada pelanggaran yang bersifat<br />

militer dan dilakukan oleh personil militer. Peradilan militer bisa mengadili<br />

orang yang dianggap sebagai personel militer untuk tindakan yang terkait<br />

dengan status militer mereka.<br />

Yurisdiksi pengadilan militer untuk mengadili personel militer atau personel yang<br />

dianggap sebagai personel militer tidak boleh mengurangi prinsip dari hukum biasa,<br />

berkaitan dengan privilese yurisdiksi atau bentuk peradilan dari sesama rekan.<br />

Yurisdiksi ini harus tetap merupakan pengecualian dan hanya diterapkan pada<br />

persyaratan persyaratan tugas militer. Konsep ini berisikan “nexus” peradilan militer,<br />

khususnya dalam operasi lapangan, ketika peradilan territorial tidak bisa menjalankan<br />

yurisdiksinya. Hanya kebutuhan fungsional seperti itu yang bisa membenarkan<br />

kehadiran peradilan militer yang terbatas. Peradilan nasional dicegah dari<br />

menjalankan yurisdiksi aktif atau pasif demi alasan praktis yang muncul dari<br />

keterpencilan tindakan, sementara peradilan lokal yang kompeten dikonfrontasikan<br />

dengan imunitas yurisdiksi.<br />

203

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!