menerobos%20jalan%20buntu

menjalankan tugas militer. xxxiii Ia mempertimbangkan bila seseorang boleh memohon
penolakan secara sadar tidak hanya sebelum bergabung dengan militer atau
bergabung dengan angkatan bersenjata namun juga setelah mereka berada di dalam
atau setelahnya. xxxiii
Ketika permohonan status penolak secara sadar diberikan sebelum memasuki jasa
militer, tidak boleh ada halangan bagi yurisdiksi badan independen di bawah kontrol
hakim sipil dan di bawah hukum biasa. Permasalahan menjadi rumit bila permohonon
diberikan pada saat menjalankan tugas militer, ketika penolak sudah menjadi subjek
peradilan militer. Namun permohonan semacam itu tidak boleh dihukum sebagai
tindakan insubordinasi atau desersi, secara terpisah atau mempertimbangkan
substansinya, namun harus sesuai dengan prosedur badan independen yang menjamin
peradilan yang adil.
Dalam resolusi 2004/35 mengenai penolakan secara sadar dalam jasa militer, diadopsi
tanpa pemungutan suara pada 19 April 2004, Komisi HAM “mengulang resolusi
sebelumnya mengenai subjek ini, terutama resolusi 1998/77 pada 22 April 1998, di
mana komisi mengakui hak semua orang tentang penolakan secara sadar atas wajib
militer sebagai tindakan sah dari hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan
beragama, sesuai dengan Pasal 18 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 18 Kovenan
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Komentar Umum No 22 (1993) dari
Komite HAM” dan mencatat ‘kompilasi dan analisis praktik terbaik’ dalam laporan
Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (E/CN.4/2004/55) dan menghimbau “kepada
negara yang belum menjalankannya untuk mengkaji hukum-hukum dan praktik yang
berlaku berkaitan dengan penolakan sadar atas jasa militer sesuai resolusi 1998/77,
mempertimbangkan informasi yang terkandung dalam laporan” (para. 3). Hal itu juga
mendorong negara, “sebagai bagian dari pembangunan perdamaian pasca konflik,
untuk mempertimbangkan pemberian, penerapan efektif, amnesti dan pengembalian
hak, secara hukum dan praktik, pada mereka yang menolak ambil bagian pada tugas
militer atas dasar penolakan secara sadar”(para.4).
202
Prinsip No 7
Yurisdiksi pengadilan militer untuk mengadili anak di bawah usia 18
Penghormatan yang tegas atas jaminan yang disediakan oleh Konvensi Hak
Anak dan Aturan Standar Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak
(Beijing Rules) harus mengatur tuntutan dan hukuman bagi anak, yang
termasuk dalam kategori orang yang rentan. xxxiii Karenanya dalam kasus
apapun, anak tidak boleh ditempatkan dalam yurisdiksi peradilan militer.